Baca tanpa iklan
Jawaban: B
13. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat di implementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut, kecuali..
A. Rekrutmen pegawai melalui sistem CAT
B. Pendidikan pelatihan fungsional
C. Penegakan disiplin melalui sistem reward and punishment
D. Peningkatan kesejahteraan yang seSuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup
E. Pembuatan sistem antikorupsi
Jawaban: E
14. Dalam Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN), kehadiran UU ASN ini berdasarkan pada.
A. Masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik
B. Masih banyaknya aparatur negara yang belum mendapatkan kejelasan status kepegawainnya
c.Belum adanya pengaturan kode etik dan kode perilaku bagi aparatur birokrasi
D. Masih gemuknya lembaga-lembaga birokrasi tanpa adanya kejelasan dalam rincian tugas
E. Lemahnya sistem kontrol dalam birokrasi sehingga mendorong terjadinya in-efisiensi
Jawaban: A
15. Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar dan mengikuti kode
etik dan kode perilaku integritas berikut ini, kecuali...
A. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai
B. Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan
C. Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial
D. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat
E. Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas
Jawaban: E
16. Pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan kerjanya dalam menjalankan perannya,sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan pada jabatannya dilandaskan pada komitmen, integritas, profesionalisme, transparan, dan bebas dari KKN merupakan bentuk integritas ...
A. organisasional
B. manajerial
C. internal
D. eksternal
E. struktural
Jawaban: C
17. Untuk menjamin kinerja pegawai maupun organisasi secara internal dan eksternal perlu dilakukan survei penilaian integritas organisasi dan jabatan secara berkala. Selain itu, pengadaan SPl ini juga dapat digunakan untuk..
A. Meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di suatu instansi B. Menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran antar instansi yang berkaitan
C. Mengindentifikasi pegawai atau instansi mana yang rentan melakukkan korupsi
D. Indikator keberhasilan suatu institusi menjaga komitmen dan integritas lembaganya
E. Sebagai bahan evaluasi kerja untuk menghindari korupsi
Jawaban: A
18. Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa adalah ..
A. LAN
B. BKN
C. KPK
D. KASN
E. MA
Jawaban: D
19. Berikut ini yang tidak termasuk hasil revisi UU KPK dan telah dicatatkan sebagai UU No. 19/2019 adalah..
A. KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif
B. Dihapusnya bagian yang mengatur bahwa Pimpinan KPK adalah penang gungjawab tertinggi
C. Dihapusnya Pasal 38 ayat (2)
D. dalam pelaksanaan Penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait
E. Status pegawai KPK telah diputuskan sebagai PNS dalam waktu dua tahun
Jawaban: E