DPRD Jateng

Komisi E DPRD Jawa Tengah Dorong Guru Berinovasi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dialog Parlemen Merdeka Belajar pada Masa Pandemi dengan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, Senin (16/8/2021).

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, dirasakan di semua sektor termasuk pendidikan. Alasannya, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka.

Kondisi tersebut tentunya membawa dampak tersendiri bagi para siswa, di antaranya menurunnya minat belajar siswa. Di samping itu, juga adanya ancaman loss learning.

Karenanya, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid mendorong para guru, sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), untuk terus berinovasi agar mendapatkan formulasi yang tepat sehingga pembelajaran tetap berjalan.

"Kami mendorong agar bapak/ibu guru terus berkreasi, berinovasi, agar dapat formulasi yang tepat dalam pembelajaran tanpa mengurangi substansi walaupun tidak 100 persen seperti tatap muka, minimal formula tersebut menjadi pengganti tatap muka," kata Hamid, dalam dialog bertema "Merdeka Belajae pada Masa Pandemi" yang disiarkan Berlian TV, Senin (16/8/2021).

Formulasi pembelajaran tersebut, katanya, bisa dilakukan secara virtual menggunakan berbagai platform atau blended yaitu campuran antara virtual dengan tatap muka langsung.

"Tujuannya apa? Yaitu supaya tidak kehilangan substansi dari pendidikan kita, khususnya di Jawa Tengah," jelasnya.

Hamid mengapresiasi ide Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim, yang mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar.

Menurut Hamid, kebijakan tersebut merupakan terobosan baru dengan mengambil pijakan sari kebutuhan masyarakat sehingga bisa diterapkan di daerah. Alasannya, proses pembelajaran sudah disinkronkan dengan dunia usaha dan dunia industri.

"Diibaratkan, satuan pendidikan adalah alat produksi bagaimana mencetak generasi-generasi mendatang yang siap terjun di lapangan pekerjaan," ujarnya.

Karena pandemi Covid-19, kebijakan Merdeka Belajar itu pun tak bisa berjalan maksimal. Di sisi lain, teknologi yang dijalankan dalam Merdeka Belajar justru mendapat ruang tersendiri sehingga muncul terobosan pembelajaran virtual, blended learning dan lainnya.

"Secara substansi ini harus masuk walaupun secara kapasitasnya belum bisa dikatakan 100 persen. Karena pandemi, pasti akan ada hambatan-hambatan yang dilalui dunia pendidikan," tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, sekolah-sekolah harus beradaptasi dengan menerapkan digitalisasi. Hanya saja, Hamid melihat belum sepenuhnya sekolah di Jawa Tengah siap menjalankan digitalisasi pembelajaran tersebut.

Belum siapnya sekolah ke arah digital dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Di antaranya laboratorium dan teknologi informasi komputer (TIK) di sekolahan yang sampai saat ini masih butuh perhatian.

"Artinya, update mengenai sarana dan prasarana ini wajib kita lakukan. Sehingga jangan sampai ada komputernya tapi sinyal (jaringan--red) internetnya lemah. Ini kan repot," tegasnya.

Tak hanya itu saja. Hamid menambahkan, tenaga pendidik juga perlu diupgrade atau ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya, DPRD Jawa Tengah berulang kali mengkritik adanya satuan pendidikan atau sekolah yang minim SDM.

Halaman
12

Berita Terkini