Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa ikut menyoroti kasus yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Menurutnya, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi serta melakukam pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat dengan melibatkan banyak kalangan masyarakat.
"Sangat disayangkan situasi (dinamika di Desa Wadas) ini terjadi. Pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi serta melakukam pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat dengan melibatkan banyak kalangan masyarakat seperti kiyai, ustadz, tokoh masyarakat dan kalangan masyarakat lainnya," ujarnya, Kamis (10/2).
Arifin menyampaikan, jangan sampai niat baik pemerintah dalam pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas ini disalahartikan oleh masyarakat bahkan oleh publik akibat tindakan represif yang terjadi.
Fraksi PKS menilai jika dijelaskan dengan baik manfaat pembangunan dengan peningkatan ekonomi masyarakat maka banyak masyarakat yang akan setuju.
"Prinsipnya masyarakat pasti akan setuju dengan pembangunan Waduk Bener yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, tinggal bagaimana caranya pemerintah dapat mencari titik temu dengan masyarakat terkait kebutuhan material pembangunan yang harus dipenuhi." Paparnya.
PKS juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah percaya informasi yang beredar tanpa tahu kebenerannya.
Seperti diketahui, Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dengan Penanggung jawab proyek tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan rampung pada 2023 mendatang.
Bendungan Bener diperkirakan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hekar dan mengurangi debit banjir sebesar 210 m3/detik. Sementara untuk kapasitas tampungan air mencapai 100,94 juta meter kubik.
Buka Ruang Dialog
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD terkait penyelesaian masalah pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo.
Ganjar mengatakan, Rabu (9/2) malam diskusi bersama Mahfud dilakukan secara virtual.
Diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat, Ganjar berharap ruang dialog terus dibuka untuk membeikan pemahaman pada warga yang masih menolak.
“Saya sampaikan ruang dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kita sampaikan kepada beliau,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Kamis (10/2).
Ganjar mengatakan, dalam forum dibahas tentang masih adanya warga yang menolak dengan berbagai faktor alasan.