Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Kepala Satuan Pelaksana Bandara Ngloram Blora, Abdul Rozzaq mengatakan, pihaknya mendapatkan anggaran perluasan sebesar Rp 25 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2022.
Sumber anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui DIPA Kantor UPBU Dewadaru Karimunjawa Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Puluhan Orang Beristighosah di Alun-alun Blora, Minta Pembatalan Hasil Seleksi Perangkat Desa
Baca juga: Pratama Arhan Dikontrak Jepang, Bupati Blora: Saya Salut, Apresiasi Juga untuk PSIS
Baca juga: Cek Ketersediaan Minyak Goreng Di MD Mall Blora, Tim Kementerian Perdagangan Tak Mendapatkan Temuan
Baca juga: 289 Kepala Sekolah Terima SK Pengangkatan, Ini Pesan dan Harapan Bupati Blora
"Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan warga sekira 3,6 hektare," ucap Rozzaq kepada Tribunjateng.com, Kamis (17/2/2022).
Lebih lanjut, pria asal Jombang tersebut menjelaskan, lahan yang akan dibebaskan tersebut digunakan pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan.
"Karena, saat ini jarak dari pagar pengaman bandara eksisting ke tepi apron (tempat parkir pesawat) hanya sekira 9 meter," terangnya.
Selain itu, lahan tersebut ke depan digunakan untuk pembangunan sarana kantor sebelah barat terminal.
Rp 25 miliar tersebut, lanjutnya, akan mulai digunakan pada April 2022.
Sebab, mayoritas warga yang lahannya terdampak perluasan bandara juga sudah mendukung adanya kegiatan tersebut.
"Sudah mulai sosialisasi, insya Allah kalau lancar semua pada April 2022 sudah bisa pembayaran."
"Alhamdulillah semua warga mendukung," ujar dia.
Menurutnya, perluasan Bandara Ngloram Blora perlu dilakukan karena antusias masyarakat semakin banyak.
"Rute Ngloram- Halim Perdanakusuma okupansinya bagus," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Ngloram, Diro Beni Susanto menjelaskan, hak milik lahan, sebagian besar milik warga Desa Ngloram.
Sebagian kecil hak milik warga desa tetangga.
Dirinya mengungkapkan, pada 1970 Bandara Ngloram Blora adalah bandara khusus Pertamina, kemudian diserahkan kepada pihak Kemenhub.
Dengan perkembangan bandara ini, memang dibutuhkan juga fasilitas pendukung.
Mau tidak mau karena bandara berada di wilayah Ngloram, perlu lahan tambahan di sekitar desa tersebut.
"Kami berharap tidak menemui kendala di lapangan."
"Karena tahap dilakukan sesuai aturan dan menggandeng tim appresial dan mematuhi aturan yang ada," terangnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (17/2/2022).
Terkait perluasan ini, dirinya mengatakan untuk dibicarakan secara kekeluargaan sehingga tidak timbul permasalahan di lapangan.
"Sehingga bisa mengambil keputusan yang saling menguntungkan."
"Warga Desa Ngloram yakin mematuhi aturan yang ada," pungkasnya. (*)
Baca juga: SD Islam Nusantara Diresmikan, Wali Kota Pekalongan: Wujud Konkret Sinergi Yayasan dan Pemerintah
Baca juga: Karyawan Hotel Santika Pekalongan Terima Suntikan Booster, Dahlia: Cara Lain Dukung Pemerintah
Baca juga: Biaya Naik Haji 2022 Naik, Ini Penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil
Baca juga: Puluhan Orang Beristighosah di Alun-alun Blora, Minta Pembatalan Hasil Seleksi Perangkat Desa