Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - 75 perusahaan kini sudah bergabung di Kawasan Industri Kendal (KIK) dalam rentan waktu 2016- Mei 2022.
Belasan tenan di antaranya sudah beroperasi dan berproduksi dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
Menteri Keuangan Singapura (Finance Minister Of Singapore), Mr Lawrence Wong mengecek langsung perkembangan yang dihasilkan di KIK, Kamis (19/5/2022).
Baca juga: Usung Ekonomi Tumbuh Covid-19 Terkendali, Batang Expo 2022 Tak Targetkan Pendapatan
Baca juga: Solusi Anak Malas Belajar Akibat Pandemi, Disdikbud Kendal: Guru Wajib Pantau dan Kasih Motivasi
Baca juga: Terungkap Setelah 5 Bulan Berlalu, Kasus Pembunuhan di Cepiring Kendal, Pelaku Anak Kandung Suratmi
Baca juga: Ingat Kasus Pembunuhan Nenek Suratmi di Cepiring Kendal? Pelaku Anak Kandung Korban, Ini Buktinya
Kedatangan Mr Lawrence Wong disambut Bupati Kendal, Dico M Ganinduto untuk kemajuan industri di kawasan KIK.
Sehingga progres pengembangan kawasan industri ini berjalan lebih cepat menuju kawasan ekonomi khusus (KEK).
Kedatangan Menkeu Singapura ini juga sebagai langkah persiapan penyerapan tenaga kerja kompeten, untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di kawasan industri.
Saat ini, ada beberapa pojek yang sedang berjalan di KIK dengan dukungan bersama Pemerintah Singapura dan Indonesia.
Utamanya setelah KIK diresmikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada November 2016.
Dalam keterangnya, Mr Lawrence Wong terkesan atas progres kemajuan industri di KIK.
Kata dia, aktivitas di kawasan industri ini berjalan baik, proses konstruksi masih berlangsung, aktivitas produksi berjalan, dan perekrutan tenaga kerja berjalan di setiap perusahaan.
"Ini hasil yang sangat memuaskan," terangnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (19/5/2022).
Mr Lawrence Wong juga berkesempatan menyaksikan penyerahan Sertifikat Diklat kepada 100 tenaga kerja yang telah lulus dari pelatihan program perjanjian kerjasama (PKs).
Sebuah program kerja sama antara Kabupaten Kendal, Kementerian Perindustrian RI, dan Kawasan Industri Kendal.
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menuturkan, Menteri Keuangan Singapura hadir untuk melihat langsung progres KIK.
Sudah ada 75 tenan yang bergabung di KIK, dan terus bertambah dari tahun ke tahun.
Menurut Dico, banyaknya perusahaan yang bergabung di KIK ini bakal menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
Pada 2022-2023, Dico berharap 12.000 tenaga kerja bisa terserap di dunia industri di KIK.
Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan lagi, baik di bidang industri maupun pariwisata.
Supaya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Singapura tetap berjalan baik.
"Kami sudah bangun komunikasi, termasuk dengan Menko Perekonomian untuk pegembangan industri di Kendal," tutur dia kepada Tribunjateng.com, Kamis (19/5/2022).
Presiden Direktur Kendal Industrial Park, Stanley Ang memastikan agar tidak khawatir dengan ketersediaan SDM.
Pihaknya bersama pemerintah daerah dan Kementerian Perindustrian, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) akan memastikan ketersediaan pekerja yang terlatih untuk semua badan usaha di KIK dari berbagai jenis produk industri.
Menurut Stanley Ang, 31 persen dari jumlah perusahaan yang sudah bergabung di KIK bergerak di bidang fashion industri, 14 persen bidang furniture, 13 persen bidang elektronik, dan sisanya beberapa bidang lainnya.
Dari puluhan perusahaan yang sudah beroperasi, seperti PT Eclat Textile International, PT Global Textile, PT Borine Texnology Indonesia, PT Maju Bersama Gemilang, dan PT Kendal Eco Furindo.
Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan menambahkan, PKS ini merupakan program yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian bersama pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja profesional sesuai kebutuhan Industri.
Hingga saat ini, realisasi program PKS di Kendal telah berhasil menyelenggarakan pelatihan bagi 300 tenaga kerja.
Lebih lanjut, PKS atau Program Link and Match merupakan program pemerintah yang menghubungkan sekolah vokasi dengan industri, dalam kerangka kerja sama meliputi penyelarasan kurikulum.
Program ini tidak dipungut biaya, badan usaha hanya perlu menyerahkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan.
"Setelah itu, kami akan mempersiapkan dan melatih calon tenaga kerja."
"Yang perlu dilakukan badan usaha hanyalah mempekerjakan mereka setelah lulus."
"Tentu hal ini akan menghemat banyak waktu dan energi bagi para badan usaha," jelasnya. (*)
Baca juga: Warga Pringapus Semarang Geger, Penemuan Mayat Bayi di Saluran Air, Bocah-bocah Mengira Boneka
Baca juga: Lerai Perkelahian, Kaki Sobirin Tertembak Airsoft Gun Polisi, Polda Jateng: Briptu RS Tidak Sengaja
Baca juga: Subsidi Energi Membengkak, Revisi APBN 2022 Naik Jadi Rp 3.106 Triliun
Baca juga: Cara Hemat Kuota Pakai Google Lens, Offline Tanpa Sambungan Internet