Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Menindaklanjuti hasil kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait pembangunan Gedung UPTD Puskesmas Jerluklegi I, Pemerintah Kabupaten Cilacap bergerak cepat.
Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Kesehatan untuk membahas teknis pembangunan dan penyelesaian gedung faskes tingkat pertama itu
Rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin (30/5/2022) lalu dipimpin oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri.
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, Asisten Administrasi Umum Sumbowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi, Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap Sujito, serta Kepala UPTD Puskesmas Jeruklegi I, dr. Titi Lestari.
Seperti yang diketahui, pembangunan Gedung Puskesmas Jeruklegi I berasal dari anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar Rp 2,3 miliar yang dilaksanakan dalam tiga tahap.
Selain itu, dari APBD Kabupaten Cilacap juga telah mengeluarkan dana untuk pembangunan gedung tersebut.
“Dari APBD Kabupaten Cilacap kita juga mengeluarkan Rp 500 juta pada tahap pertama, dan tahun ini Rp 2 milyar," jelas Awaluddin Muuri sebagaimana dalam rilis. (30/5/2022).
Sekda Awaluddin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap akan bertanggung jawab secara cepat untuk menindaklanjuti hasil temuan.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi mengatakan bahwa pembangunan Gedung UPTD Puskesmas Jeruklegi I terbagi dalam tiga blok.
Blok 1 merupakan bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD), blok 2 untuk ruang rawat inap dan rawat jalan, serta blok 3 untuk perkantoran.
"Jadi puskesmas ini baru terselesaikan tahap pertama, tahun ini disambung tahap kedua,” kata Pramesti.
Meski secara fisik belum selesai, namun saat ini gedung tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan Prolanis.
Kepala UPTD Puskemas Jeruklegi I, Titi Lestari menjelaskan, selain digunakan untuk kegiatan Prolanis, bangunan ini juga telah digunakan untuk rapat Lokakarya mini, baik sifatnya internal maupun lintas sektoral.
“Beberapa kegiatan penyuluhan setingkat kecamatan juga kami laksanakan di sini,” jelas Titi.
Meskipun telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, Titi menyebutkan bahwa gedung tersebut masih belum digunakan untuk pelayanan.