Untuk menjadikan pemerataan pendidikan dibutuhkan pembenahan diberbagai pihak yang berkaitan.
Secara sistem mulai dari pusat harus dapat meratakan kualitas tenaga pendidikan.
Tenaga pendidik berkualitas dapat dibentuk dengan managemen tata kelola yang ada disekolah, standarisasi, dan akreditasi benar-benar dijalankan sehingga memungkinkan pemerataan secara kualitas.
Dari segi sarana prasarana atau fasilitas pendidikan juga harus diperhatikan baik itu sekolah negeri maupun swasta.
"Yang negeri sudah besar jangan selalu dibantu. Untuk negeri yang masih membutuhkan bahkan swasta juga harus dimajukan. Diberikan sarana prasarana oleh pemerintah," tambahnya.
Selain itu dinas pendidikan terkait juga harus memaksimalkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebelum PPDB dengan baik.
"Mulai persyaratan jalur pendaftaran, tahapan-tahapan itu bisa dimaksimalkan. Artinya kalau sosialisasinya sudah lengkap merata, mungkin di sekolah-sekolah swasta SMP atau Mts prospek untuk mendaftar bisa dilancarkan dari prosesnya," imbuhnya.
Untuk masyarakat hal yang perlu diingat adalah bagaimana kita menunjukkan identitas pendidikan. Tidak adanya tindakan nepotisme.
"Karena ukuran pendaftarannya sifatnya real time. Siapa yang mendaftar masuk data, di daftar tersebut muncul. Sehingga tidak ada kemungkinan manipulasi dalam PPDB," ujarnya.
Sehinga kepercayaan itu paling ngga orang tua wali menjadi paham bahwa prioritas, dan kesempatan mendaftar nanti akan ada gambaran yang jelas.
Untuk tahun depan Hamid menginginkan sosialisasi terkait PPDB lebih dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua. (*)