TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kudus, Muhammad Muhaimin angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor DPRD Kudus, Selasa (30/8/2022).
Muhaimin menegaskan, rencana kebijakan menaikkan harga BBM subsidi dan menaikkan tarif dasar listrik dinilai kurang tepat dengan kondisi masyarakat yang sedang kesusahan saat ini.
Dia meminta, BBM subsidi tetap ada yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil, agar tidak terbebani dengan kenaikan BBM.
Namun demikian, Muhaimin meminta kepada pemerintah beserta aparat penegak hukum untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi, supaya tidak bocor dan jatuh ke tangan orang yang salah. Seperti pengusaha-pengusaha yang tidak masuk kriteria mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah.
"Di sini kami memperjuangkan hak-hak rakyat. Kami menuntut bahwa, isu nasional banyak sekali hal-hal yang kami anggap kurang pas, karena saat ini rakyat sedang kesusahan, yang terjadi pemerintah semakin membuat susah," terangnya usai menggelar aksi.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah mencabut rencana kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, serta menindak mafia tambang dan gas yang ada di Indonesia.
Muhaimin menerangkan, pihaknya melakukan aksi unjuk rasa tidak hanya sekadar menuntut saja, namun juga memberikan tawaran usulan agar rencana kebijakan bisa dievaluasi kembali.
Dia menegaskan, kekecewaan rakyat harus didengar pemerintah supaya rakyat tidak semakin menderita. Selanjutnya, tuntutan dan usulan dari mahasiswa yang tergabung dalam HMI bisa diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
"Jika tuntutan ini tidak ada tindaklanjutnya, kami akan turun aksi lagi dengan lebih banyak massa," tegasnya. (*)