Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pihak Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Karanganyar melakukan pendataan terhadap pedagang pasar dan PKL.
Pendataan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun 2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemda diminta mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial dalam rangka pengendalian inflasi. Adapun total bantuan yang diberikan nantinya senilai sekitar Rp 4 miliar.
Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap pedagang pasar dan PKL yang berada di Kabupaten Karanganyar.
"Jumlahnya sekitar 1.000-an orang," katanya kepada Tribunjateng.com, Kamis (29/9/2022).
Data tersebut lanjutnya, telah diserahkan oleh pihak Disdagnakerkop UKM kepada Dinas Sosial (Dinsos) Karanganyar untuk dilakukan verifikasi data supaya tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Dia menuturkan, bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada pedagang atau PKL yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Setelah diverifikasi nanti diajukan untuk mendapatkan bantuan. Nilainya Rp 150 ribu diberikan 4 kali jadi total Rp 600 ribu," ucapnya.
Sebelumnya, Kabid Lalu Lintas Dishub Karanganyar Bambang Prasetyo mengatakan, telah melakukan pendataan terhadap sopir angkutan dan ojek online serta konvensional.
"Kita diminta melakukan pendataan, sasaran pelaku transportasi. Ojek konvensional, kita data lewat terminal-terminal. kalau Ojol, kita menyasar komunitas, kan ada itu komunitasnya. Kita ambil domisili yang Karanganyar. Kemarin terkumpul 600-an orang. Kalau angkutan, dari koperasi kita data ada 800-an," terangnya. (*)