Berita Purbalingga

Pengamat Penerbangan Nilai Skema Block Seat Kurang Tepat untuk Bandara JB Soedirman Purbalingga

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja ke Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga, Jumat (30/9/2022). Adapun enam bupati yang diundang rapat bersama Menhub adalah bupati Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, dan Kebumen.

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA -  Skema block seat dinilai menjadi kunci keberlangsungan penerbangan di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga. 

Namun demikian, Pengamat Penerbangan, Alvin Lie mengatakan sistem Block Seat tidak pas diterapkan di Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga.

Khususnya route Purbalingga-Jakarta tidak memenuhi syarat untuk layanan Penerbangan Perintis.

"Yang layak disubsidi APBN atau APBD hanya Route Perintis, dimana warga sangat membutuhkan pelayanan penerbangan karena moda transportasi lain tidak memadai atau tidak tersedia," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (4/10/2022).

Ia mempertanyakan terkait dana block seat yang akan dianggarkan dari APBD itu nantinya akan dimanfaatkan oleh siapa.

Alvin mengatakan ketika akan merevitalisasi bandara Jenderal Soedirman bagaimana dengan kajian kelayakannya.

"Dengan kondisi bandara yang sepi peminat saya mempertanyakan kajian kelayakan sebelum bandara dibangun itu bagaimana.

Contohnya adalah kebutuhan perjalanan kemana, apakah ke Bandung, Semarang, Solo Surabaya, Jakarta.

Tidak serta merta bandara dibuka terbangnya ke Jakarta, pola itu harusnya sudah muncul saat kajian kelayakan," terangnya.

Ia mengatakan kalau ada sistem block seat tapi kalau tidak ada yang memanfaatkan akan percuma saja.

"Block seat hanya wujud menyelamatkan wajah saja," jelasnya.

Namun demikian Alvin mempertegas dengan skema tersebut akan kuat berapa lama.

"Dana tersebut sudah masuk dalam pos pengeluaran tahun ini atau tidak.

Kalau tidak masuk dalam pos belanja maka akan jadi potensi penyimpangan anggara dan temuan BPK," terangnya.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi pada saat pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Jumat (30/9/2022) mengatakan nantinya block seat akan diambil dari APBD.

Pemda menjamin tingkat keterisian penumpang pesawat paling tidak 70 persen. 

Adapun 70 persen keterisian pesawat dapat dikira-kira terisi sekitar 50-an penumpang dalam sekali pemberangkatan.

Adanya komitmen tersebut, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan siap mendapat jatah paling banyak. 

"Jelas akan nanti dari APBD.

Karena di Purbalingga jatah paling banyak iya sekitar 10 seat, sisanya kabupaten lain akan dibicarakan nanti," kata bupati.

Alvin mengatakan dari 10 seat setiap terbang nilainya akan berapa dan akan kuat sampai berapa lama.

Padahal nantinya bukan hanya sekali terbang dan baliknya juga akan dihitung, atau istilahnya pulang pergi.

"Itu duit rakyat tidak boleh sembarangan, apalagi ini sudah APBD-P. 

Ini mau bertahan berapa lama dan kenapa harus mengambil langkah itu. 

Pemerintah harus transparan, buka saja pola kebutuhan perjalana di Purbalingga dan sekitarnya," terangnya.

Ia mempertegas evaluasi utama bandara JB Soedirman adalah kebutuhannya seperti apa dan prospek bagaimana 20 tahun kedepan.

"Saya takut kajiannya tidak komprehensif dan hanya untuk prestasi politik saja.

Bukan sebagai sarana ekonomi . 

Menunjukan daerah saya ini loh punya bandara, padahal biaya operasional bandara mahal," ungkapnya.

Terkait sebagai alasan daya tarik wisata.

Ia mempertanyakan bagaimana kerja pemda dalam hal promosi wisatanya.

"Pariwisata daerah sudah berpromosi belum, bagaimana orang luar tahu daerahnya. 

Mendingan dana block seat buat promosi wisata keluar ke Jakarta atau kemana," jelasnya.

Bahkan seharusnya promosi dilakukan sebelum ada bandara.

Terkait harga tiket yang mahal adalah menjadi alasan sekian.

"Kalau harga tiket nomer 5 atau 6, yang penting adalah rute cocok atau tidak.

Kalau rute tidak cocok walaupun murah juga tidak terbang.

Kedua, jadwalnya cocok atau tidak, rute cocok jadwal tidak cocok juga tidak terbang.

Skema Block Seat tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja ke Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga, Jumat (30/9/2022).

Menhub mendorong peran pemerintah daerah yang terdiri dari enam kabupaten memberikan subsidi dengan cara melakukan block seat. (jti)

Baca juga: Operasi Zebra Candi 2022 di Solo, Polisi Kedepankan Upaya Edukatif dan Preventif

Baca juga: TNI AU BERDUKA : Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Baca juga: Chord Kunci Gitar Aduhai Seribu Kali Sayang Indah Yastami

Baca juga: INNALILLAHI! Pemotor Mio Tewas Terlindas Tronton Batu Bara di Yos Sudarso Semarang

Berita Terkini