Baca tanpa iklan
Latihan Soal SKD CPNS 2023 TWK Pilar Negara Lengkap dengan Kunci Jawaban
TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini contoh soal latihan SKD CPNS 2023 TWK Pilar Negara beserta kunci jawabannya.
CPNS 2023 dikabarkan akan segera dibuka.
Untuk menghadapinya, tentu saja diperlukan persiapan yang matang.
SKD CPNS terdiri dari tiga materi yakni Tes Wawasan Kebangsaan TWK, Tes Intelegensi Umum TIU dan Tes Karakteristik Pribadi.
Berkaca dari tes CPNS tahun-tahun sebelumnya, TWK terdiri dari 30 soal.
TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
Tes tersebut mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
Berikut ini contoh soal TWK CPNS 2023 Pilar Negara beserta kunci jawabannya:
1. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama di antaranya
A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif
B. Tingginya risiko konflik sosial
C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat
D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara
E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal
Jawaban: E
2. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah
A. Motivasi spiritual
B Pernyataan kemerdekaan
C. Motivasi terhadap kemerdekaan
D. Tujuan cita-cita negara
E. Sususan negara
Jawaban: C
3. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha KUasa..." adalah cuplikan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memiliki makna
A. Momentum pernyataan kemerdekaan
B. Kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunan
C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan materiel
D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan
E. Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia
Jawaban: D
4. Keterikatan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah
A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakya Indonesia
C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional
E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara
Jawaban: E
5. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 dengan cara adendum, maksudnya
A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya
B. Naskah asli UUD 1945 digantikan dengan naskah perubahan
C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan
D. Naskah asli UUD 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli
E. Naskah asli diganbungkan dengan naskah pembaruan UUD 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan
Jawaban: D
6. Secara konstitusional negara Indonesia dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik
B. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UU
C. Negara Indonesia adalah negara hukum
D. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif
E. Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik
Jawaban: C
7. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi
A. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
B. Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatif
C. Kekuasaan eksekutif, federatif, dan legislatif
D. Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, dan federatif
E. Kekuasan eksaminatif federatif dan eksekutif
Jawaban: A
8. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah
A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal
B. Pembukaan, GBHN< batang tubuh, dan pasal-pasal
C. Pembukaan dan pasal-pasal
D. Pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihan
E. Pembukaan, ban-ban, dan ayat-ayat
Jawaban: C
9. Berikut ini yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan terhadap UUD 1945 adalah
A. Pasal 3 UUD 1945
B. Pasal 37 UUD 1945
C. Tap MPR No. IX MPR/1999
D. Tap MPR No. IX MPR/2000
E. Tap MPR No. X MPR/2001
Jawaban: E
10. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Perubahan dilaksanakan dengan adendum
2. Mempertegas sistem presidensial
3. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan
5. Harus sesuai dengan persetujuan DPR sebanyak 1/3 dari jumlah anggota
Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap UUD 1945 adalah
A. 1,2 dan 4
B. 1, 2, 3, dan 4
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5
Jawaban: C
11. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah
A. DPR
B. DPRD
C. Presiden
D. MK
E. MPR
Jawaban: E
12. Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah
A. Keseluruhan hukum
B. UUD 1945
C. Peraturan Perundang-undangan
D. Lembaga MPR
E. Pancasila
Jawaban: B
13. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan dinamakan
A. Amnesti
B. Rehabilitasi
C. Abolisi
D. Grasi
E. Remisi
Jawaban: A
14. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami kebragaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah
A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan
B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rayat Indonesia
E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara
Jawaban: B
15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukkan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya merupakan esensi nilai Pancasila
A. Religius
B. Humanitas
C. Sosialitas
D. Nasionalitas
E. Sovereinitas
Jawaban: B
16. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai
A. Pendekatan kultural
B. Pendekatan edukasi
C. Pendekatan personal
D. Pendekatan struktural
E. Pendekatan hukum
Jawaban: A
17. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah
A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas
B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian
C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan
D. Menonton pertujukkan wayang kulit
E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS
Jawaban: A
18. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan dimana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyber bullying pada era milennial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh
A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum
B. Lemahnya pendidikan dasar
C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah
D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik
E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila
Jawaban: E
19. Pencetusan ide dan implementasi terhadap konsel 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh
A. Megawati Soekarno Putri
B. BJ. Habibie
C. Taufik Kiemas
D. Amien Rais
E. Samuel Simanjuntak
Jawaban: C
20. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan
A. Indonesia adil dan makmur
B. Semangat nasionalisme secara universal
C. Nilai-nilai dasar negara
D. Perwujudan persatuan dan kesatuan
E. Sistem pemerintahan yang stabil
Jawaban: C
21.Keberadaan sistem pemerintahan parlementer pernah diberlakukan di Indonesia. Namun, keberlangsungan sistem tersebut memiliki kelemahan utama, yaitu
A. Inkonsistensi parlemen dalam menjalankan pemerintahan
B. Hasil parlemen tidak prorakyat
C. Presiden tidak memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan
D. Penjaminan HAM terbengkalai
E. Kekuasaan pemerintahan tidak memiliki hubungan dengan rakyat
Jawaban: E
22. Penetapan naskah UUD 1945 dilakukan oleh PPKI yang dilaksanakan pada
A. Tanggal 17 Agustus 1945
B. Tanggal 18 Agustus 1945
C. Tanggal 16 Agustus 1945
D. Tanggal 30 Mei 1945
E. Tanggal 29 Mei 1945
Jawaban: B
23. Negara Indonesia menganut sistem hukum yang dijunjung tinggi sebagai aturan dan penjaminan tinggi sebagai aturan dan penjaminan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maksud dari rule of law adalah
A. Tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik
B. Ketaatan hukum diatur dalam UU
C. Sistem hukum Indonesia memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan
D. Setiap warga negara memiliki kecakapan hukum
E. Negara tidak mengenal pengkhusussan peradilan terhadap sebagian warga negara
Jawaban: E
24. Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam
A. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan
B. Anggoa DPR berasal dari kader parpol koalisi
C. Susunan kabinet terdiri ata menteri dalam koalisi
D. Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD
E. Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD
Jawaban: D
25. Makna alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah
A. Cita-cita negara
B. Semangat kemerdekaan kolektif
C. Memotivasi kemerdekaan
D. Bentuk dan susunan negara
E. Semangat religius kebangsaan
Jawaban: D
26. Pengaturan dan penjaminan terhadap HAM di Indonesia sejatinya sudah diatur sejak
A, menjadi anggota PBB
B. Pengukuhan sumber hukum
C. Perancangan UUD 1945
D. Rancangan UU HAM
E. Ratifikasi konvensi HAM
Jawaban: C
27. Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah
A. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan
B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR
D. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPD dan MPR
Jawaban: C
28. Hubungan natara Pancasila dan NKRI adalah
A. Pancasila merupakan pelopor tebentuknya NKRI
B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama
C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional
D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI
E. NKRI merupakan kekuatan nasional
Jawaban: D
29. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnetsi, rehabilitai, dan abolisi dikenal dengan
A. Hak prerogatif
B. Hak eksekutif
C. Hak inisiatif
D. Hak kepala pemerintah
E. Hak kepala negara
Jawaban: A
30. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan sistem presidensial adalah
A. Badan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif
B. Badan eksekutif lebih stabil karena tidak ada intervensi dari parlemen
C. Susunan kabinet terdiri atas koalisi mayoritas
D. Adanya kejelasan masa jabatan badan eksekutif
E. Kemudahan penyusunan program pemerintah oleh badan eksekutif sesuai masa jabatan
Jawaban: B
(*)