TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Partai Buruh Jawa Tengah optimistis mendapatkan  kursi di DPR RI.

Target tersebut diupayakan Partai Buruh setelah lolos untuk mengikuti ajang Pemilu tahun 2024.

Ketua Exco Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim yakin partainya yang pernah pernah dicibir dagelan itu mendapat dua kursi DPR khususnya dari Jawa Tengah.  

Menurutnya, keberhasilan partainya dapat mengikuti konstelasi Pemilu 2024 merupakan bukti yang patut diperhitungkan. 

"Jateng merupakan medan perang yang sebenarnya. Pertempuran di sini luar biasa dan alhamdulillah kami diloloskan oleh KPU. Saat ini kami terus melakukan penjaringan caleg," jelasnya, Rabu (11/1/2023).

Aulia menerangkan Partai Buruh Jawa Tengah telah melakukan penjaringan caleg. Secara rinci penjaringan Caleg dari internal telah terdapat 179 orang.

"Tapi target kami adalah 200 orang caleg," tutur dia.

Lanjutnya, selain dua kursi DPR RI Partai Buruh Jateng membidik empat kursi DPRD provinsi. Selain itu partainya mentargetkan semua daerah di Jawa Tengah dapat menyumbangkan kursi.

"Ada 28 dari 35 kabupaten kota yang memiliki basis partai kami. Kami yakin semuanya akan menyumbangkan kursi, terutama di wilayah dengan basis kuat seperti Jepara, Demak, Kendal Karanganyar, dan Cilacap. Di sana bahkan kami percaya akan ikut bersaing di pemilihan bupati," jelasnya.

Aulia mengatakan, Partai Buruh telah mendapatkan dukungan dari 11 elemen dan 65 federasi di seluruh Indonesia. dirinya meyakini partainya akan mampu bersaing di pemilu nanti, terutama dalam melawan partai yang dinaungi pemodal atau oligarki.

"Elemen ini meliputi petani buruh nelayan warga miskin kota, warga miskin desa, perempuan, dan pondok pesantren. Ojek pengkolan  mendukung kami. Kami juga mendapat semangat partai buruh di Brazil, Australia, dan Kuba ini sama semuanya, melawan pemodal," kata pria berkacamata ini.

Ia menuturkan alasan dihidupkannya kembali Partai Buruh dari berbagai aspek. Satu alasan penting mengapa Partai Buruh diaktifkan lagi setelah adanya  wacana omnibuslaw.

"Bagi kami munculnya Omnibus Law adalah kekalahan telak kaum marginal, yakni rakyat menengah ke bawah," tandasnya. (*)