Sejatinya yang diperlukan oleh calon jemaah haji adalah inovasi layanan dari hulu hingga hilir seluruh proses penyelenggaraan sekaligus keuangan haji. Mereka sebenarnya tak ingin menunggu terlalu lama bahkan untuk bisa berangkat sudah terlalu tua. Calon jemaah haji hanya diam dan manut saja. Ada pungutan ini itu demi bisa berangkat dan ibadah secara lancar dan khusuk, ya dibayar begitu saja.

Belum lagi selama di tanah suci, banyak pula jamaah yang sejatinya kecewa dengan layanan yang digelar Kemenag dan jejaringnya karena jauh panggang dati api. Dalam kalkulasi bisnis, sudah bayar mahal tetapi tidak mendapatkan barang-jasa yang sesuai dengan nilai pendanaannya sehingga sejatinya banyak yang menyebut sebagai "tekor". Namun karena sudah diniati dan mengikuti perintah Allah SWT akhirnya semua hanya pasrah, ikhlas dan sabar.

Dalam lanscape demikian pendanaan dan keuangan haji semestinya juga berubah atau tidak pasif seperti hari dimana ternyata 70 persen calon jemaah haji asal Indonesia sejatinya memanfaatkan layanan pinjaman dari bank.

Mudah dan Murah

Hemat penulis, pemerintah dan lembaga penyelenggara haji harus satu visi memberikan layanan haji yang mudah, cepat dan murah, juga memastikan bahwa yang berangkat haji adalah mereka yang sudah memenuhi syarat kemampuan finansialnya dari diri dan keluarga sendiri. Bukan dari pinjaman perbankan.

Kemenag RI lebih inovatif dalam mengelola keuangan jemaah. Pemerintah adalah pelayan calon jemaah haji. Hendaknya penggunaan dana haji itu juga didiskusikan dengan jemaah haji sebagai pemilik dana.
Dalam landscape inilah, penataan dan redesain penyelenggaraan dan pengolaan dana umat yang dikelola juga harus dirombak total, termasuk revisi UU Haji dan saatnya tidak diperkenankan lagi dana umat itu dikelola ala bisnis murni yang jauh dari pesan ibadah haji. Jangan sampai menyengsarakan jemaah haji. (*tribun jateng cetak)