“Untuk mencapai target UHC 98 persen, kalau melihat dukungan APBD (Kabupaten Tegal) tahun 2022 dan 2023 rasanya cukup berat,” ujar Tata. 

Meski demikian, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Tegal bisa mengalokasikan belanja pemenuhan JKN-KIS sampai batas tertinggi 25 persen, dari dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, termasuk mendorong penggunaan dana desa untuk mendukung desa UHC.

Menanggapi itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tegal Dadang Darusman, mengatakan siap mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaannya melalui dana desa. (dta) 

Baca juga: Sosok Lucky Hakim, Artis Asal Cilacap yang Mundur Jadi Wakil Bupati Indramayu

Baca juga: Mayat Pria Tanpa Busana Nyaris Tertimbun Pasir Ditemukan Pejemur Ikan di Pantai Desa Gesikharjo

Baca juga: Partai Gerindra Targetkan 20 Persen Isi Kursi DPRD Kota Semarang dalam Pemilu 2024

Baca juga: Mahfud MD Tepuk Tangan Saat Mendengar Vonis Bharada E 1,5 Tahun Kurungan Penjara

Baca juga: Ressa Herlambang Diduga Menipu, Korban Bermunculan: Beli 1 Album Tak Ada Kelanjutan