TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci Mekkah.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Permintaan DPR ini dibocorkan Irfan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, hal itu memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 Juni adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.

Konflik Kepentingan

Terkait permintaan Sekjen DPR itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai permintaan tersebut sarat konflik kepentingan.

Pasalnya, anggota DPR menggunakan kewenangannya untuk meminta kursi pada Garuda di luar prosedur normal.

"Permintaan Kesekjenan DPR agar disediakan 80 kursi pesawat Garuda menuju Tanah Suci jelas sulit diterima. Permintaan ini tak bisa tidak muncul karena DPR merasa punya kekuasaan di hadapan Garuda. Jadi praktik seperti ini yang lazim disebut konflik kepentingan yang menjadi pemicu maraknya korupsi," ucap Lucius kepada wartawan, Rabu (14/6).

Lucius mempertanyakan permintaan melalui Sekjen DPR kepada Garuda itu sebagai kebijakan lembaga atau mainan orang per orang yang mau mencari keuntungan pribadi memanfaatkan DPR dengan kekuasaannya.

"DPR seharusnya menunjukkan contoh bagaimana menjadi warga teladan, ketika tak mau diperlakukan khusus saat menjalankan ibadah," tuturnya.

Menurutnya, banyak calon jemaah haji sudah sekian lama berjuang agar bisa berangkat ke Tanah Suci, mereka diperlakukan sama oleh pemerintah soal fasilitas perjalanannya.