TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah menunjukkan grafik yang bagus dan terus menurun.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo optimis kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah pada 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo, yakni nol persen atau mendekati nol.
 
"Masih ada banyak, maka kami rapatkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini."

"Datanya ini bagus, kami membuat cara ekstra, coba intervensi yang ekstrem," kata Ganjar kepada Tribunjateng.com, seusai memimpin rapat intervensi PKE bersama pemerintah daerah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Blora dan Grobogan Daerah Rawan Kekeringan di Jateng, 7,1 Juta Liter Air Bersih Siap Digelontorkan

Ganjar menjelaskan, berdasarkan grafik intervensi PKE per 13 Agustus 2023 pukul 18.00, progresnya bagus.

Dari data itu, diketahui stunting dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen.

Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi.
 
"Stunting dan disabilitas itu semua bisa diintervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem," jelasnya.
 
Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak di keluarga miskin ekstrem.

Sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi.

Sisanya, masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.
 
"Kedua, angka tidak sekolah."

"Ini kami minta untuk dicari dan menemukan banyak daerah yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu nggak ada sekolahnya."

"Maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti diselesaikan."

"Kami sarankan kalau nggak jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus dibiayai."

"Apakah itu beasiswa atau gotong royong," kata Ganjar.

Baca juga: Divonis Bersalah Terkait Penggunaan Merek, Bos Sarung Gajah Duduk Ajukan Banding ke PT Jateng

Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi PKE terdapat pada klaster tidak bekerja.

Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja.

Sisanya, sekira 40.089 jiwa masih masuk dalam daftar intervensi dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.
 
"Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi."

"Ada yang kami latih, ada yang kemudian kami dorong dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan," jelasnya.
 
Progres intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga terus menurun angkanya.

Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban.

Sisanya masih ada sekira 15.574 rumah yang harus diintervensi.

"Jamban juga bagus ini, turun terus angkanya."

"Sumber air ini agak kesulitan di beberapa daerah remote, maka tadi di daerah ada yang bilang mencari 'dukun air'."

"Apakah dengan teknologi atau orang yang paham di desa," kata Ganjar.

Baca juga: Lima Jurnalis Tribunnews Terima Beasiswa S2 dari BRI, Satu di Antaranya Reporter Tribun Jateng

Sementara, untuk angka yang masih membutuhkan banyak intervensi adalah RTLH dan listrik yang menurut Ganjar juga akan terus digenjot untuk RTLH.

Selama ini gotong royong yang dilakukan menunjukkan grafik penurunan yang bagus.
 
Adapun untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak.

Saat ini, data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga dan masih ada sekira 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi.
 
Untuk klaster ini, kata Ganjar, dibutuhkan kerja sama dengan PLN, karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.
 
"Terakhir tertinggi itu listrik ternyata."

"Listrik itu urusannya dengan PLN maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS dengan yang harus diintervensi."

"Maka kami sampaikan, yuk carikan cara yang lain saja."

"Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada," katanya.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Jateng Diprediksi Terus Berlanjut, Bank Indonesia : Didukung Perbaikan Domestik

Berdasarkan data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten.

Di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan.

"Kami dorong di 2024, karena target dari Presiden Jokowi musti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen."

"Kalau kami bilang mendekati nol, itu bisa dikejar," ungkapnya.
 
Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov maupun Pemkab.

Yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.
 
Ia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.
 
"Sudah kami sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kami dorong untuk pengentasan kemiskinan."

"Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana."

"Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fiks," pungkasnya. (*)

Baca juga: Peringatan Hari Pramuka 2023, Begini Harapan Kapolresta Pati

Baca juga: Serba Merah Putih di Pasar Induk Wonosobo, Berikut Beragam Kegiatan Meriahkan HUT ke-78 RI

Baca juga: Peringati Harlah Ke-43, KMPP Semarang Gelar Aneka Kegiatan Positif di Mangunrekso Pati

Baca juga: Video Duel Maut di Jomblang Semarang, Berawal Parkir Pengajian Akbar