TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jateng baru mencapai 58 persen.

Realisasi tersebut tercatat oleh Bapenda Provinsi Jateng pada akhir Agustus 2023.

Dari presentase PBK itu, Bapenda Jateng baru menerima Rp 3,5 triliun dari target tahun 2023 mencapai Rp 6 triliun lebih.

Menurut Kabid PKB Bapenda Jateng, Danang Wicaksono, meski sisa waktu hanya empat bulan hingga akhir 2023, namun Bapenda optimis bisa memenuhi target.

Baca juga: Petugas Temukan Paket 120 Emas Batangan di Kereta, Pemilik Misterius tapi Ada Alamat yang Dituju

Ia juga menilai, lambatnya realisasi PKB lantaran minimnya kesadaran masyarkat terkait pajak.

Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarkat membayar pajak.

“Kami gelar tiga program tahun ini agar target realisasi PKB bisa terpenuhi,” katanya, Senin (4/9/2023).

Dijelaskannya, Bapenda menggelar program bebas pokok pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima.

Program tersebut berlaku dari 28 Agustus hingga 22 Desember mendatang.

Program bebas sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, juga digelar oleh Bapenda Provinsi Jateng.

“Untuk bebas sanksi administrasi dimulai 28 Agustus sampai 30 September,” paparnya.

Program bebas sanksi administrasi dijelaskan Danang, untuk memberikan bebas denda bagi warga Jateng yang telat membayar pajak perpanjangan STNK.

Tak hanya itu, Bapenda Jateng juga masih membuka bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas kendaraan bekas, atau mutasi kendaraan (BBNKB II).

Program terebut sudah dimulai 26 April sampai 22 Desember mendatang.

"Sosialisasi terkait program-program tersebut terus kami lakukan. Kami juga mengembangkan Samsat Budiman untuk melayani masyarakat yang ada di pelosok melalui BUMDes,” imbuhnya. (*)