TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Sejumlah fraksi di DPRD Blora menilai proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 lambat.

Para wakil rakyat itu khawatir lambatnya proses pembahasan ini berdampak pada sejumlah progam dan kegiatan yang semestinya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Blora.

Anggota DPRD Blora, Supardi mengungkapkan, pengesahan APBD Perubahan 2023 yang harus menunggu akhir September ini tidak efektif dan terkesan membuang waktu. 

Parahnya lagi, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut. 

‘’Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-dok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu anggaran," ucap Supardi kepada tribunmuria.com, Minggu (17/9/2023).

"Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,’’ jelas Supardi.

Baca juga: Inilah Sosok Putri Liliana, Model Cantik Asal Rembang Yang Bersedia Menikahi Sopir Truk

Wakil rakyat dari fraksi Golkar yang juga anggota Banggar DPRD Blora itu juga menyampaikan APBD Blora ada Silpa sebesar Rp 122 miliar. 

Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp 34 miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.

"Jadi mestinya tak perlu berlama-lama, langsung disahkan bisa," jelasnya.

Selain itu, wakil rakyat dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan lambatnya pengesahan APBD Perubahan 2023 berdampak pada pembayaran BPJS kesehatan. 

Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora. 

‘’Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp 1,8 miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah," ucapnya.

"Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani,’’ tegasnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik. 

‘’Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,’’ terangnya.