Baca tanpa iklan
Ia pun membantah kerugian senilai Rp 2,1 triliun yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut.
Sebab, menurut Karen, PT Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekira 70 sen/mmbtu berdasarkan dokumen pada Oktober 2018.
"Mengapa itu tidak dilaksanakan?"
"Saya tidak tahu."
"Tapi year to date sekarang dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung Rp 1,6 triliun."
"Dan kalau masih ada kecurigaan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan AS yang di-file di Securities And Exchange Commission AS itu adalah perdagangan LNG," ungkap dia.
"Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan."
"Jadi silakan masih ke website tersebut," imbuhnya.
Baca juga: Sosok Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang 2 Kali Terjerat Kasus Korupsi
Lebih lanjut, Karen menyatakan, pemerintah tahu soal pengadaan LNG tersebut.
Bahkan, Dahlan Iskan sempat menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan pelat merah tersebut.
"Itu jelas banget (ada disposisi tanda tangan Dahlan Iskan)."
"Tolong nanti yang UKP4, tolong ditanyakan ke PT Pertamina."
"Di situ ada jelas bahwa ada targetnya," tutur Karen.
Adapun, menurut KPK, Karen Agustiawan secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, Amerika Serikat (AS), tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh.
Ia pun tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).