TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPD Partai Gerindra berjanji program Kartu Tani yang diklaim menyusahkan petani bakal dihapus jika Prabowo-Gibran menang Pemilu 2024.

DPD Partai Gerindra Jateng mengangkat keluh kesah petani di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Sudaryono, yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, menyoroti sejumlah hambatan yang dihadapi oleh para petani.

Dia mencatat masalah seperti kekurangan pasokan pupuk dan kendala dalam sistem pemberian pupuk melalui Kartu Tani yang dianggap terlalu rumit.

Oleh karena itu, Sudaryono menyatakan bahwa apabila Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024, program Kartu Tani akan dihapus.

"Dengan izin Allah, jika Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres, Kartu Tani akan digantikan sehingga pupuk dapat diperoleh dengan mudah. Ini akan memberikan kebahagiaan bagi para petani, terutama yang berada di Purworejo," ungkap Sudaryono pada hari Kamis, 2 November 2023.

Dia menegaskan bahwa kelangkaan pupuk memiliki dampak serius terhadap hasil panen petani.

Tidak hanya berpotensi menyebabkan kegagalan panen, tetapi juga mengurangi kualitas hasil pertanian.

"Kami percaya bahwa perlu dievaluasi sistem Kartu Tani ini, dan alternatif skema perlu disusun. Oleh karena itu, dalam kerangka 17 Program Kebijakan kami, pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjamin pasokan pupuk, benih, dan pestisida langsung kepada para petani," jelasnya.

Selain itu, Sudaryono juga menyoroti inovasi teknologi yang saat ini dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan bersama Prajurit TNI.

Inovasi tersebut mencakup pengembangan pupuk BIOS 44 DC, sejenis mikroba yang bertujuan untuk memperkaya kualitas tanah.

Pupuk ini merupakan hasil kerja sama dengan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.

"Kami yakin bahwa jika Prabowo terpilih menjadi presiden, pasokan pupuk akan menjadi lancar dan dapat didistribusikan secara efisien kepada para petani. Ini akan membantu menjaga harga pupuk agar tetap stabil, menghindari kelangkaan seperti yang kita alami saat ini," tegas Sudaryono.

Sudaryono meyakini bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini akan membantu mewujudkan program kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani dan pedagang pasar.

Menurut Sudaryono, ini merupakan salah satu dari tujuh belas program prioritas yang bertujuan untuk meratakan perekonomian dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kami berharap bahwa kolaborasi antara pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, dan tokoh masyarakat akan menjadi faktor penting dalam perjalanan politik Prabowo dan Mas Gibran menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang, demi kemajuan Indonesia," tambahnya.

Program Kartu Tani

Meskipun program Kartu Tani Jawa Tengah yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sempat mendapat kritik, program ini kini mulai menunjukkan hasil positif.

Dilansir Jatengprov.go.id, bahkan dalam acara pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Banjarmasin pada Senin, 16 September 2019, program Kartu Tani Jateng diakui sebagai yang terbaik secara nasional oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Suryo Banendro, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa program Kartu Tani Jateng dianggap paling unggul dibandingkan dengan daerah lain karena beberapa faktor.

Ini termasuk pelaksanaan penyaluran, tingkat pemanfaatan yang tinggi, dan pengunggahan e-RDKK sebagai basis data Kartu Tani.

"Semua program Kartu Tani nasional dievaluasi, dan Jateng menjadi yang terbaik dalam hal pelaksanaan, transaksi, serta penyusunan e-RDKK sebagai basis data program Kartu Tani," kata Suryo.

Dalam hal penyaluran Kartu Tani, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang menyalurkan Kartu Tani ke seluruh petani di setiap Kabupaten/Kota.

Program Kartu Tani ini mencakup 35 Kabupaten/Kota di Jateng.

"Hingga saat ini, sekitar 2,5 juta dari 2,8 juta petani Jateng telah menerima Kartu Tani. Ini berarti hanya sekitar 300.000 petani yang belum mendapat Kartu Tani. Sementara di provinsi lain, program Kartu Tani belum sepenuhnya diterapkan di seluruh wilayah, seperti Jatim dan Jabar," tambahnya.

Selain itu, tingkat transaksi penggunaan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi juga cukup besar di Jawa Tengah dan melampaui daerah lain.

Selama periode Januari hingga Agustus 2019, telah terjadi 119.329 transaksi dari para penerima Kartu Tani.

"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk sukseskan program Kartu Tani. Program ini tidak hanya memudahkan para petani, tetapi juga membantu dalam pendataan petani di lapangan, yang penting untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia," tutupnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah beberapa kali menekankan bahwa program Kartu Tani tidak hanya berkaitan dengan pupuk bersubsidi, melainkan lebih pada pendataan petani di lapangan.

Data pertanian ini sangat penting sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan pertanian di masa depan.

"Hanya Jawa Tengah yang memiliki data pertanian yang paling komprehensif, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini mencakup data tentang siapa petani, di mana mereka bercocok tanam, apa yang mereka tanam, luas lahan, dan lainnya. Data-data ini sangat penting untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pertanian ke depan," ungkapnya.

Baca juga: Sulit Dapat Pupuk Subsidi, Firman Soebagyo Minta Kartu Tani Dihapus