Pemilu 2024

Ini Alasan PDIP Ngotot Pecat Gibran, Khawatir Pecah Suara Partai

Editor: Muhammad Olies
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

FX Hadi Rudyatmo ungkap harapannya untuk Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo.

TRIBUNJATENG.COM - PDI Perjuangan ngotot ingin Gibran Rakabuming Raka agar segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTP) kader partai berlambang banteng moncong putih. 

Masih aktifnya Gibran sebagai kader partai dikhawatirkan akan memecah suara PDIP saat Pemilu 2024.

PDIP Solo pun sudah mengirim surat kepada Gibran yang berisi meminta putra sulung Jokowi tersebut mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP.

Namun hingga kini, Gibran belum membuat pernyataan mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun tidak secara tegas mengatakan memecat Gibran.

Namun, ia hanya mengatakan keanggotaan Gibran di PDIP sudah berakhir seiring dengan mendaftarkan diri menjadi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin Watubun dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Manuver Gibran Dianggap Jenius, Hati-hati PDIP! Ganjar Bisa Merugi Saat Pemungutan Suara

Baca juga: DPC PDIP Solo Kirim Surat ke Gibran, Ini Isinya

Baca juga: Tanggapan Gibran Setelah Disurati FX Rudy soal KTA PDIP dan Pengunduran Diri

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa.

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

 Dalam kesempatan lain, Komarudin Watubun mengatakan status Gibran di PDIP tak perlu didramatisir.

Ia tak mau bila nanti pihaknya mengatakan memecat Gibran, makan akan muncul narasi dizalimi.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai Wali Kota' itu aja soal struktur pnemerintahan," katanya.

"Waktu kita konferensi pers sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.

Namun, Komarudin menyebut, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres dari Prabowo ke KPU.

"Ya berarti kan kita harus berhenti kan dari PDIP, itu clear," ungkap dia.

Menyikapi pernyataan Komarudin, Gibran dengan tegas membantah dirinya bakal memainkan narasi merasa dizalimi.

"Nggak, kita nggak membuat narasi-narasi seperti itu," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (2/11/2023).

Cawapres pendamping Prabowo Subianto tersebut kembali menegaskan dirinya tidak pernah memainkan narasi terzalimi bila dipecat dari PDIP.

"Tidak-tidak," tegas Gibran.

Lalu bagaimana dampak PDIP dengan status Gibran yang mengambang?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai jika polemik Gibran Rakabuming Raka di PDIP dibiarkan berlarut-larut, maka akan berisiko membelah suara partai dan arahan untuk hattrick bisa terganggu.

"Sehingga PDIP di tahap ini mesti segera move on untuk menatap fase memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Agung kepada Tribunnews.com, Jumat (3/11/2023).

 Agung juga menjelaskan bagaimana resistensi PDIP dengan Keluarga Solo atau Jokowi yang terus bergulir kurang baik bagi citra yang ingin dibangun PDIP sebagai partai besar yang sudah matang berpolitik.

"Di saat yang sama, ini juga turut menggerus citra Presiden Jokowi dan keluarganya, sengkarut pasca-putusan MK," ujarnya

Karena itulah, Agung menilai PDIP harus segera memecat Gibran dalam tenggat waktu yang jelas.

"Kecuali memang PDIP siap bermain 2 kaki sebagaimana Golkar saat Jusuf Kalla bersama SBY di Pilpres 2004 ketika Partai Beringin itu memajukan resmi Wiranto-Gus Sholah. Pun terulang lagi saat Jokowi bersama JK, dan Golkar mengusung resmi Prabowo-Hatta di 2014," ujarnya

"Artinya Gibran diberi keleluasaan sebagaimana JK di Golkar untuk tetap di PDIP melalui kontribusi-kontribusi eksternalnya bila kelak memang terpilih," katanya.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Suara PDIP Diprediksi Terbelah Bila Gibran Tak Dipecat, Target Hattrick Menang Pemilu Bisa Gagal

Berita Terkini