TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berhasil meraih penghargaan atas inovasi pelayanan program "Pangeran Diponegoro" sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, di Jakarta, Selasa, (21/11/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. 

Pangeran Dipenegoro adalah singkatan dari Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100 persen Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong. 

Baca juga: RSUD Wongsonegoro Semarang Siapkan Rawat Inap Tanpa Kelas Sesuai Aturan BPJS Kesehatan

Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kota Semarang yang menggandeng stakeholder untuk peduli dan secara langsung mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC (Universal Health Coverage). 

"Alhamdulillah mewakili Pemerintah Kota Semarang, masyarakat, khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 lewat program Pangeran Diponegoro," ujar Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita G Rahayu di Jakarta, Selasa (21/11/2023). 

"Dengan penghargaan ini, semakin memantik kami untuk lebih aktif berinovasi membuat program terbaik. Harapannya program Pemkot Semarang ini bisa mencapai 'achievement' lima besar dan terus memotivasi teman-teman OPD agar lebih berinovasi lagi," kata Mbak Ita. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M Abdul Hakam menambahkan, dalam program Pangeran Diponegoro, Pemkot Semarang berupaya agar pembiayaan UHC tidak bergantung pada APBD. 

"Kita upayakan agar UHC sumbernya dari non-APBD, caranya ya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan, UMKM, tokoh masyarakat lintas sektoral untuk bergotong royong peduli dengan kesehatan masyarakat," kata Hakam. 

Contohnya, lanjut Hakam, perusahaan peduli dan mau membiayai UHC warga di sekitar perusahaannya. 

"Jadi yang nanggung (pembiayaan UHC-red) bukan dari APBD, tapi dari CSR, tokoh agama, perusahaan-perusahan juga bank sampah. Bank sampah juga ada porsinya untuk pembiayaan UHC juga," sebut Hakam. 

Menurut Hakam, dulu anggaran UHC yang dikeluarkan Pemkot Semarang melalui APBD mencapai Rp 150 miliar. Namun dengan inovasi Pangeran Diponegoro ini, dalam dua tahun Pemkot Semarang hanya mengeluarkan APBD Rp 50-60 miliar. 

"Dalam inovasi ini, Pemkot Semarang melibatkan seluruh stakeholder dan semua 'disangga' bareng-bareng. Tidak hanya dari APBD, tapi dari sisi pembiayaan, kemanfaatan juga," katanya. 

Selain itu, lanjut Hakam, UHC ini juga tidak hanya dapat dimanfaatkan saat sakit. Tapi saat sehat pun masyarakat bisa melakukan screening. 

"Capaian screening masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Harapannya masyarakat terus menjaga kondisinya agar tetap sehat, sehingga bisa produktif dan muaranya masyarakat sejahtera," katanya. 

"Inilah yang membuat banyak kabupaten/kota lain ingin mengadopsi sistem pelayanan Pangeran Diponegoro ini," sebut Hakam.