TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang akan segera merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pendaftaran KPPS akan dibuka mulai 11-20 Desember 2023.

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, KPU sudah melakukan sosialisasi kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar meneruskan kepada panitia pemungutan suara (PPS).

KPU membutuhkan 32.522 orang.

Mekanisme rekrutmen KPPS diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Adhoc.

Baca juga: Seluruh Anggota Bawaslu RI Dinyatakan Langgar Etik, DKPP Jatuhkan Sanksi

Baca juga: Kronologi Ribuan Guru di Purbalingga Nyaris Masuk Bui, Mereka Kembalikan Honor Senilai Rp 8,9 Miliar

"Persyaratan diatur dalam keputusan tersebut. Sebenarnya sama seperti rekrutmen badan adhod. Jadi, usia 17 tahun atau sudah pernah menilah, perlengkapan administrasi seperti keterangan sehat, dan sebagainya," sebut Nanda, sapaannya, Jumat (8/12).

Nanda membeberkan, gaji KPPS naik dua kali lipat dari gaji pada pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2019, gaji KPPS sebesar Rp 550 ribu.

Sedangkan, pada Pemilu 2024 nanti, gaji KPPS senilai Rp 1,1 juta untuk anggota dan Rp 1,2 juta untuk ketua.

Masa kerja KPPS selama satu bulan mulai dari menyiapkan perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS) hingga proses rekapitulasi.

KPPS juga diperkenankan hadir jika dibutuhkan informasi-informasi tambahan.

"Saya kira tidak mengukur kinerja dari gaji, tapi (kenaikan gaji ini) bagian dari upaya KPU memastikan bahwa teman-teman mendapatkan penghormatan yang layak. Pekerjaannya tidak cuma tiga hari, Ketemunya satu bulan," jelasnya.

Lebih lanjut, Nanda mempersilahkan masyarakat berpartisipasi menjadi KPPS.

Semua orang berkesempatan menjadi KPPS, asalkan tidak menjadi bagian dari partai politik.

Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) juga diperkenankan dengan syarat mendapat izin dari pimpinan.

"Kami sudah menginfokan sebelumnya. Jadi, (ASN) tidak ada masalah. Kebutuhan KPPS kami banyak, 32.522 orang," ungkapnya.

Dia berharap, pembentukan KPPS bisa lancar dan terpenuhi mengingat kebutuhan SDM ini cukup banyak.

Di lain sisi, KPU juga berupaya mengevaluasi sistem rekapitulasi agar kerja KPPS agar semakin mudah.

"Evaluasinya berhubungan dengan sistem. Sistemnya seperti apa. Nanti ada proses-proses pengefektifan, (rekapitulasi) tidak terlalu lama," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, telah melantik susunan organisasi tata kerja (SOTK) di lingkungan pemerintahan.

Bahkan, seluruh lurah hingga kasi, baik di kecamatan dan kelurahan telah diisi penuh agar dapat mendukung kelancaran Pemilu 2024.

"Kalau di satu wilayah terkecil pincang, berakibat kemungkinan terjadi konflik. Lurah juga sudah saya penuhi semua. Kalau kewilayahan komplete bisa mendorong Pemilu damai," ujar Ita, sapannya.

Di sisi lain, Ita juga mendorong peran serta masyarakat menjadi penyelenggara pemilu. Kelurahan diharpakan dapat memberikam sosialusasi kepada masyarakat agar badan adhoc nantinya bisa segera terisi. (eyf)