Sedangkan, kartu kendali atau E-RDKK tidak dapat mengikuti.

Secara otomatis, penyewa tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Selain itu, permasalahan human eror juga terjadi di lapangan. 

"Satu desa di Kabupaten Magelang tahun ini tidak bsia tebus pupuk karena human eror. Teman-teman penyuluh tidak memasukan nama-nama di E-RDKK. Itu msalah di lapangan kami angkut ke Jakarta," paparnya. 

Baca juga: Dinpertan Demak Pastikan Pupuk Subsidi Aman, Distribusi ke Petani Akan Dipermudah

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengatakan, FGD tentang distribusi pupuk ini merupakan putaran pertama kelanjutan research tentang pangan. 

"Berikutnya, ke Surabaya dan Karawang, sebelum dibahas di Jakarta. Hasil FGF bagian dari research indept," ucapnya. 

Menurutnya, petani di Jateng berkurang dan produksi menurun menjadi nomor dua setelah Jatim karena ada banyak problem, diantaranya soal pupuk. Distribusi pupuk subsidi perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin maju. (eyf)