TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang berhasil meningkatkan prestasinya dalam program pencegahan korupsi yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023, Pemkab Batang meraih nilai 93 persen dan menempati peringkat kelima di Jawa Tengah.
MCP adalah aplikasi yang dibuat oleh KPK untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Aplikasi ini meliputi aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan pengawasan internal.
Pemkab Batang berhasil meningkatkan nilai MCP-nya dari 85 persen pada tahun 2022 menjadi 93 persen pada tahun 2023.
Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Batang.
Prestasi ini juga menempatkan Pemkab Batang di peringkat kelima di Jawa Tengah, naik dari peringkat sebelas pada tahun sebelumnya. Pemkab Batang hanya kalah dari Kota Semarang, Purbalingga, Sragen, dan Temanggung yang masing-masing meraih nilai 95 persen, 94 persen, 94 persen, dan 93 persen.
Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.
Ia juga mengapresiasi peran KPK yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemkab Batang dalam program MCP.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada KPK yang telah membantu kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.
Kami juga berterima kasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras dan berkomitmen dalam menerapkan program MCP ini," tutur Lani, Senin (15/1/2024).
Lani berharap bahwa capaian ini dapat memotivasi Pemkab Batang untuk terus berupaya meningkatkan prestasi MCP di masa mendatang.
Ia juga berharap bahwa KPK dapat terus memberikan dukungan dan arahan kepada Pemkab Batang agar tetap berada di jalur yang benar.
"Kami tidak akan berpuas diri dengan capaian ini. Kami akan terus berusaha untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi di Kabupaten Batang. Kami juga berharap KPK dapat terus mengawasi dan membimbing kami agar tetap konsisten dalam menjalankan program MCP ini," ujarnya.
Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemkab Batang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.