"Dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang," ujarnya. 
Sebelumnya, Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi bagian upaya pengentasan kawasan kumuh. Pada APBD 2024, Disperkim telah menganggarkan Rp 
Rp 15,53 miliar untuk program RTLH. 

"Tahun ini total belum pasti karena masih nunggu dana dari provinsi dan pusat. Kalau dari Pemkot APBD sekitar 500 unit," sebutnya. 

Dia menyebut indikator kawasna kumuh antara lain RTLH, tidak tersedianya air bersih, dan sanitasi lingkungan yang belum baik. Tiga hal itu diharapkan terus berkurang agar kawasan kumuh di Kota Lunpia juga semakin berkurang.

"Fokusnya kemarin kami di Bandarharjo, Kuningan, Tanjungmas, Dadapsari, wilayah Semarang Utara," rincinya.