Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang. Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. "Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).(Tribun Network/fik/ardito/kpswly/tribun jateng cetak)