TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen oleh pemerintah pada 2025  menuai respon dari berbagai pihak. Terutama pengusaha dan ekonom yang kini pun menimbang jika kenaikan tarif tersebut diberlakukan. 

Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip) Nugroho SBM menilai kenaikan tarif PPN akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Ia menyayangkan, masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19 harus kembali menanggung beban berat itu.

"Daya beli konsumen tentu akan turun. Turunnya daya beli juga bisa mengakibatkan perusahaan pada akhirnya mengalami kesulitan yang berujung nantinya pada PHK yang kemabli akan menjadi beban bagi masyarakat bagi perekonomian," jelas Nugroho, Kamis (21/3/2024).

Nugroho lebih jauh melihat jika rencana itu memang untuk mengoptimalkan pendapatan negara, sebenarnya ada beberapa sumber pendapatan negara yang bisa dipacu.

Ia menyebutkan, pertama yakni mengejar wajib pajak yang bandel atau tidak membayar pajak.

"Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pernah menyatakan ada beberapa perusahaan CPO yang menunggak pajak 5 sampai 6 Triliun rupiah. Itu bisa jadi sumber pengoptimalan pendapatan negara," terangnya.

Selain itu kata dia, pemerintah juga bisa mewajibkan warga negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di deposito di luar negeri agar ditanamkan di Indonesia.

"Presiden Jokowi pernah menyatakan ada sekitar Rp 11 triliun dana WNI yang diparkir di luar negeri.

Kemudian sumber lain, yaitu bisa dengan meninjau kembali kontrak-kontrak SDA dengan perusahaan luar negeri agar fee yang diterima Indonesia lebih besar," sebutnya.

Nugroho di sisi itu juga menilai bahwa PPN berlaku sekarang sudah tepat sesuai dengan beban perusahaan dan konsumen.

Rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 ini mendapat respon dari pengusaha. 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang tercatat melambat pada tahun 2023 sendiri masih menjadi PR bagi para pengusaha.

"Harga naik, barang naik, pajak naik, yang pasti bagaimana pengusaha bisa menghadapi ini. Ini tantangan," ungkapnya baru-baru ini.

Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hanya ia berharap apa yang menjadi kebijakan inu bisa relevan terhadap perekonomian saat ini.

"Kalau pengusaha menaikkan PPN, kan tetap saja pengusaha kalau beli sesuatu beban juga. Tetap (harus) disesuaikan kemampuan masyarakat untuk membeli.

Kami sebenarnya tidak ada permasalahan. Tapi bagaimana uang yang kita keluarkan untuk pajak itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk infrastruktur dasar, rumah sakit, pendidikan, dan infrastruktur harus dipenuhi.

Jangan sampai bayar pajak, pajak naik, tetapi tidak ada hal signifikan untuk kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (idy)

Baca juga: Cerita Suroso, Pilih Ngabuburit Sehat Sembari Donor Darah di Semarang

Baca juga: Audiensi Universitas Terbuka UT Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Baca juga: Sosok JR, Guru SMAN Yang Melecehkan Siswinya Ngaku Tak Pernah Memaksa, Suka Sama Suka

Baca juga: Gilbert Agius Singgung Kepercayaan Diri Tim, Usai PSIS Kalah 3 Kali Dalam 4 Laga Terakhir