TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Program pembagian rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum berjalan seperti yang diharapkan.

Kementerian ESDM mencatat realisasi pembagian rice cooker gratis hanya mencapai 342.621 unit, atau 68,5 persen dari target 500.000 unit.

Realisasi program tersebut tak sesuai dengan harapan.

Baca juga: SIAP-SIAP, 43.058 Warga Jateng Bakal Terima Rice Cooker Gratis, Paling Banyak di Brebes

Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 322 miliar, hanya terserap sebesar Rp 176 miliar.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan, program bagi-bagi alat masak listrik (AML) ini merupakan pertama kalinya yang dilakukan Kementerian ESDM.

Maka dari itu, dia meminta maaf karena tak sesuai harapan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perlaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan.

Program ini adalah program pertama di Kementerian ESDM, sehingga perlu persiapan-persiapan yang lebih panjang, di samping keterbatasan waktu untuk pelaksanannya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (25/3/2024).

Ia menuturkan, program ini berjalan dengan waktu yang terbatas, sebab persiapan hingga pelaksanaanya dilakukan dalam waktu dua bulan.

Jisman menjelaskan, pada dasarnya program ini sudah diusulkan dan disetujui bersama Komisi VII DPR RI pada September 2022 lalu.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan trilateral meeting antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Oktober 2022.

Namun, tidak disetujui karena belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Setelah mendapat persetujuan Banggar, kemudian dilakukan kembali trilateral meeting pada September 2023 dan disepakati pembagian 500.000 unit ricecooker dengan total anggaran Rp 322 miliar.

"Pada tanggal 2 Oktober 2023, Permen ESDM tentang penyediaan AML bagi rumah tangga terbit, yang menjadi syarat dibukanya blokir anggaran AML," jelasnya.

Alhasil, pengerjaan program AML pun baru dimulai pada 6 Oktober 2023 dengan proses pengusulan calon penerima manfaat, yang dilanjutkan verifikasi dan survei lapangan oleh PT PLN (Persero).