Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah mengatakan pihak berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.

Sebab, dia menuturkan, PDIP memiliki kursi paling banyak di DPR sehingga mempunyai kekuatan besar untuk mendorong hak angket.

"Yang namanya pemenang Pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucap Luluk.

Di sisi lain Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan dirinya tak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI terkait hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). 

Puan menuturkan, sejauh ini belum ada pergerakan di DPR terkait hak angket.

"Belum, belum ada pergerakan," ujar Ketua DPR RI ini.

Sementara terkait rencana revisi UU MD3, Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI menyebut fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen sepakat untuk tidak merevisi UU MD3 untuk periode 2024-2029. Artinya, Ketua DPR RI berpeluang besar tetap diduduki oleh partai pemenang pileg.

"Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada (rencana revisi UU MD3). Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR," kata Puan.

"Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU," tambah dia.

Dia pun bertanya kepada Dasco sebagai Wakil Ketua DPR dari Gerindra untuk memperkuat pernyataannya bahwa pimpinan sepakat tidak melakukan revisi UU MD3.

"Enggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Enggak pernah dengar ada hal itu," tanya Puan ke Dasco.

Senada dengan Puan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada upaya dari Golkar mengubah UU MD3.

"Belum ada sama sekali," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat, (29/3). "Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya," ucapnya.

Saat ditanyai sikap partainya terkait isu adanya revisi UU MD3 untuk memuluskan langkah Golkar menempati posisi ketua DPR, Airlangga kembali menegaskan belum ada pembahasan terkait itu.

"Belum ada sama sekali, belum ada," ucapnya.(tribun network/frs/dod/tribun jateng cetak)