TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku partainya mendapat tekanan dari Partai Golkar terkait rencana partai banteng moncong putih itu menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

Hasto menuding Golkar menggunakan ancaman akan merebut kursi ketua DPR melalui revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3, jika PDIP ngotot menggulirkan hak angket.

"Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan. Ini kan belum-belum, PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3).

Dalam aturan UU MD3, kursi Ketua DPR merupakan hak dari parpol pemenang Pileg. Dari hasil Pemilu 2024, PDIP kembali menjadi jawara di Pemilu Legislatif untuk ketiga kalinya. Di posisi kedua ditempati Golkar dan disusul Gerindra.

Hasto mengatakan perebutan kursi Ketua DPR juga pernah terjadi pada 2014 silam ketika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden.

Saat itu PDIP menjadi pemenang Pileg, namun kursi Ketua DPR justru diduduki Setya Novanto yang berasal dari Golkar.

Hal itu terjadi karena Golkar menginisiasi revisi UU MD3 dan mengusulkan sistem paket pimpinan DPR.

"Karena tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3," ucap dia.

Menurut Hasto, saat perebutan Ketua DPR periode 2014-2019, operasi politik mengeluarkan banyak biaya.

"Saya mendengar konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR.

Kalau di Amerika adalah lobbyist-lobbyist, itu dieksekusi oleh political science committee (PIC). Ketika saya melakukan riset terhadap kecurangan Pemilu tahun 2009," tutur Hasto.

Namun demikian, Hasto mengklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana menggulirkan hak angket ini.

"Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP) ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto. Menurut dia, PDIP akan menggulirkan hak angket sebagaimana instruksi Megawati sebagai ketua umum partai.

"Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," imbuhnya.

Rencana hak angket kecurangan pemilu mandek lantaran sejumlah fraksi masih menunggu sikap PDIP sebagai fraksi pemilik kursi terbanyak di DPR.

Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah mengatakan pihak berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.

Sebab, dia menuturkan, PDIP memiliki kursi paling banyak di DPR sehingga mempunyai kekuatan besar untuk mendorong hak angket.

"Yang namanya pemenang Pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucap Luluk.

Di sisi lain Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan dirinya tak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR RI terkait hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). 

Puan menuturkan, sejauh ini belum ada pergerakan di DPR terkait hak angket.

"Belum, belum ada pergerakan," ujar Ketua DPR RI ini.

Sementara terkait rencana revisi UU MD3, Puan yang juga merupakan Ketua DPR RI menyebut fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem yang saat ini menduduki jabatan sebagai pimpinan parlemen sepakat untuk tidak merevisi UU MD3 untuk periode 2024-2029. Artinya, Ketua DPR RI berpeluang besar tetap diduduki oleh partai pemenang pileg.

"Kita kompak, Pak Dasco malah bilang belum ada (rencana revisi UU MD3). Kita menghargai bahwa MD3 itu harus tetap menjadi UU yang memang harus dilaksanakan dan dihargai prosesnya di DPR," kata Puan.

"Proses Pemilu sudah berjalan dan harus dilaksanakan sesuai UU," tambah dia.

Dia pun bertanya kepada Dasco sebagai Wakil Ketua DPR dari Gerindra untuk memperkuat pernyataannya bahwa pimpinan sepakat tidak melakukan revisi UU MD3.

"Enggak pernah dengar kan Pak Dasco kan? Enggak pernah dengar ada hal itu," tanya Puan ke Dasco.

Senada dengan Puan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada upaya dari Golkar mengubah UU MD3.

"Belum ada sama sekali," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat, (29/3). "Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya," ucapnya.

Saat ditanyai sikap partainya terkait isu adanya revisi UU MD3 untuk memuluskan langkah Golkar menempati posisi ketua DPR, Airlangga kembali menegaskan belum ada pembahasan terkait itu.

"Belum ada sama sekali, belum ada," ucapnya.(tribun network/frs/dod/tribun jateng cetak)