TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng merealisasikan keringanan pajak kendaraan bagi masyarakat.

Ada empat relaksasi pajak yang diberlakukan mulai 20 Mei 2024.

Program keringanan pajak tersebut diberi nama crash program.

Kepala Bapenda Provinsi Jateng, Nadi Santoso, menjelaskan, rincian relaksasi pajak kendaraan tersebut.

Baca juga: Senyum Dico saat Ditanya Soal Berpasangan dengan Raffi Ahmad: Iya, Kami Mau Ngegas Jateng

Baca juga: Duduk di Tikar, Warga Banjarsari Solo Masih Syok, Menangis Tak Percaya Rumah Terbakar, 25 Mengungsi

Yang pertama pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua.

Bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua diberlakukan 20 Mei hingga 19 Desember 2024.

"Relaksasi yang kedua, pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Masa pemberlakuannya sama sampai 19 Desember," ucapnya usai mengikuti rakor teknis crash program tim pembina Samsat Tahun 2024 di Kantor Bapenda Jateng, Jumat (17/5).

Dilanjutkan Nadi, pemberian keringanan pajak pokok kendaraan tahun jalan juga diberlakukan hingga 19 Desember.

Lalu, relaksasi yang keempat, keringanan pajak kendaraan bermotor tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima.

Lewat keringanan tersebut, ia berharap PAD Provinsi Jateng bisa terdongkrak.

"Target kami untuk pajak kendaraan tahun ini mencapai Rp6,5 triliun dan BBNKB di angka Rp3,2 triliun," ucapnya.

Dikatakannya realisasi dari target pajak kendaraan sampai sekarang mencapai Rp 1,9 triliun atau 29 persen lebih.

Sementara, realisasi BBNKB hingga 16 Mei mencapainya Rp1,1 triliun atau 35 persen lebih.

Ia juga menuturkan, ada tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 yang belum dibayar.

"Tunggakan tersebut mencapai Rp2,2 triliun. Jadi kami berharap lewat crash program masyarakat bisa membayar tunggakan tersebut," paparnya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama Jateng, Triadi mengatakan, crash program sangat menguntungkan masyarakat.

Pasalnya banyak keringanan terkait pajak kendaraan dalam program tersebut.

"Silakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan memanfaatkan program relaksasi pajak dari pemerintah," tuturnya.

Tingkat kepatuhan

Dalam rakor bersama Pemprov Jateng dan Polda Jateng tersebut, Triadi juga menyampaikan, beberapa overview terkait pajak kendaraan, jumlah santunan, tingkat kepatuhan membayar pajak hingga kinerja sektor asuransi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

"Tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat di Jateng hingga Maret 2024 di angka 72,2 persen Lebih atau 2,7 juta kendaraan.

Persentase yang tidak payuh membayar pajak hingga Maret 2024 mencapainya 27,7 persen atau 1 juta kendaraan," terangnya.

Adapun DirLantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan, menjelaskan PAD Provinsi Jateng tak bisa dilepaskan oleh pajak kendaraan bermotor.

Bahkan ia mengatakan PAD Provinsi Jateng disokong oleh pajak kendaraan bermotor.

"Data dari Bapenda PAD Provinsi Jateng tahun lalu mencapai Rp 18 triliun, dari total tersebut Rp 10 triliun berasal dari pajak kendaraan," ujarnya.

Untuk itu Kombes Pol Sonny yang juga koordinator tim pembina Samsat Jateng berharap semua pihak bersatu padu.

Pasalnya di dalam Samsat terdapat tiga sektor, yaitu Pemprov Jateng atau Bependa, Jasa Raharja dan Satlantas.

"Sepanjang ada kepentingan bersama, harus menjunjung kebersamaan. Kami akan support Pemprov sesuai dengan Perpers 5 tahun 2015," tambahnya. (bud)