Berita Nasional

Alasan Warga Tolak Tapera, Andre: Masyarakat Jangan Dipukul Rata

Editor: muslimah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi rumah subsidi.

TRIBUNJATENG.COM - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.

Ada yang menilai Tapera kurang tepat untuk dijalankan saat ini.

Karena banyak orang yang belum menjadikan punya rumah sebagai prioritas utama mereka.

Baca juga: Pemerintah Ogah Batalkan Tapera, Klaim Potongan Gaji Sesuai Amanat Konstitusi

Baca juga: 2 Lubang Galian Ditemukan 1 Disiapkan untuk Mayat Bocah 9 Tahun, Ini Kata Polisi Soal Lubang Satunya

Andre (26), yang sehari-harinya berkantor di Jakarta Barat, mengaku masih belum punya rencana untuk membeli rumah, bahkan hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, dengan gajinya di kisaran Rp 5 juta per bulan, masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan ketimbang membeli rumah.

“Soalnya kan masyarakat kebutuhannya banyak, kadang mereka (gajinya) kurang mencukupi lah. Jadi, ngepas.

Kalau buat diri saya sendiri, (Tapera) kurang tepat waktunya,” ujar Andre saat dihubungi pada Minggu (2/6/2024).

Ia mengatakan, setiap orang punya prioritas yang berbeda.

Untuk itu, dia mengaku keberatan jika kondisi masyarakat dipukul rata.

“Prioritas orang-orang kan beda. ‘Oh, untuk saat ini, kontrak cukup, nanti kalau ada rezeki lebih, baru beli rumah, nyicil’. Jadi, enggak bisa semua dipukul rata gitu, menurut saya. Enggak adil aja,” lanjutnya.

Sependapat dengan Andre, Wanda (29) mengaku tidak paham alasan pemerintah yang seakan-akan mengharuskan setiap warganya untuk memiliki rumah.

“Kesannya, kayak jadi dipaksa punya rumah, padahal banyak kebutuhan lain. Saya enggak ngerti, kenapa Indonesia sangat mengglorifikasi orang itu harus punya rumah,” ucap Wanda saat dimintai pendapat pada Minggu sore.

Meski demikian, Wanda mengaku masih banyak orang yang ingin punya rumah.

Namun, ia meminta pemerintah menyadari ada orang-orang yang justru lebih nyaman mengontrak.

Selain itu, Wanda berpendapat, masih banyak masalah lain yang perlu diselesaikan pemerintah daripada memaksakan Tapera.

Halaman
12

Berita Terkini