TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Sejumlah federasi buruh gelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (6/6). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Spanduk hingga orasi-orasi penolakan juga dengungkan dalam aksi tersebut. Dalam aksi para buruh secara tegas menyebut Tapera adalah program ngawur dan paksaan.

"Tidak ada kepastian bagi peserta Tapera, itu kan ngawur," ucap Aulia Hakim, Sekertaris KSPI Jateng kepada Tribunjateng.com, di sela-sela aksi, Kamis (6/6).

Aulia juga berujar, pemotongan 2,5 persen gaji pekerja sangat mustahil untuk membeli rumah. Bahkan ia menghitung, pemotongan 2,5 persen dari UKM setiap bulan sekitar Rp 80 ribu.

Dengan jumlah tersebut, pekerja butuh waktu puluhan tahun baru bisa membeli rumah seharga Rp 155 juta. "Jika dipotong 50 tahun, pekerja baru dapat Rp 48 juta. 50 tahun ke depan mustahil pekerja dapat rumah dengan jumlah tersebut, apakah itu tidak ngawur namanya," paparnya.

Ia menegaskan Tapera hanya akal-akalan pemerintah dan melakukan paksaan ke rakyat.

Menurut  Aulia, konsep Tapera dan konsep menabung untuk mendapatkan rumah berbeda jauh.

Ia berujar semua dipotong, baik buruh hingga freelencer dan dana dikepul oleh pemerintah. "Akal-akalan saja menurut saya dan satu lagi, pemerintah tinggal jujur ke rakyat kalau butuh uang jangan seperti ini caranya," tegasnya.

Pada aksi tersebut federasi buruh Jateng juga meminta Tapera dibatalkan dan direvisi.

Selain itu, massa aksi juga menyebut Tapera bakal jadi sarang korupsi lantaran pengawasan tak melibatkan berbagai sektor.

Prabowo akan cari solusi

Di sisi lain, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, merespons soal keresahan masyarakat terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurut Prabowo, pihaknya akan mempelajari berbagai keluhan masyarakat terkait program itu, kemudian mengupayakan untuk mencari solusi. "Kita akan pelajari, dan kita cari solusi yang terbaik," ujar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/6). 

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah program Tapera akan tetap dilanjutkan dalam pemerintahannya mendatang, Prabowo tidak memberikan jawaban. 

Diberitakan, ketentuan mengenai Tapera ini dihujani kritik dan dikeluhkan oleh publik lantaran bakal memotong penghasilan para pekerja. Pengusaha pun bakal diwajibkan membayar sebagian iuran dari para pekerja.