TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Kepala Desa Botomulyo berinisial SI, beserta empat orang lain yang terlibat kasus tukar guling tanah kas desa dengan Bupati Kendal, kini ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kendal.

Padahal sebelumnya, pada sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, SI beserta kolega telah menang gugatan atas Bupati Kendal Dico M Ganinduto.

Adapun empat tersangka lain adalah AR sebagai Sekretaris Desa Botomulyo, ST pejabat Dispermasdes Kabupaten Kendal Tahun 2022, JS Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring, serta SR Direktur PT RSS. 

Baca juga: Bupati Dico Minta Sosialisasi Masif Digencarkan di Kendal Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Baca juga: Iskandar Pasrah Ternak Sapi untuk Meminang Pujaan Hati Ikut Terdampak Kebakaran Hebat di Kendal

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kendal pada Senin (10/6/2024). 

Tersangka kini menjalani masa penahanan selama 20 hari dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Ancaman hukuman itu sesuai Pasal 2 juncto Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Erny Veronica Maramba mengatakan, penahanan tersangka dilakukan lantaran telah memenuhi unsur pidana tindak korupsi. 

"Gugatan di PTUN itu masalah administrasi, surat pengantar yang di dalamnya membatalkan tukar menukar tanah,"

"Sedangkan ranah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku ini terbukti," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (11/6/2024).

Erny Veronica menjelaskan, kronologi mencuatnya kasus ini bermula Sekdes Botomulyo melakukan tukar guling tanah bengkok desa yang tidak produktif seluas 1,6 hektare, dengan tanah produktif seluas 3,05 hektare. 

Tanah bengkok tersebut ditukar guling dengan pengembang perumahan dari PT RSS senilai 8,4 miliar. 

"Lokasi tanah sekitar jalan raya Cepiring digunakan untuk produksi batu bata."

"Sehingga tersangka Sekdes AR dan JS dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Cepiring mencari investor untuk tukar guling tanah kas desa," terangnya.

Di sinilah kemudian pihak Kejaksaan mencium gelagat lain.

Saat proses permohonan tukar guling, terungkap surat perizinan tidak sampai ke Bupati Kendal.