TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H Masan menyoroti serapan anggaran APBD 2024 hingga pertengahan tahun anggaran berjalan dinilai belum maksimal.

Sebagai Ketua DPRD berkewajiban mengingatkan kepala daerah dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggenjot capaian realisasi APBD.

DPRD dalam hal ini harus bisa mengawal pelaksanaan anggaran daerah supaya capaiannya maksimal di semua bidang. 

Baca juga: Ketua DPRD Kudus, Masan: Digitalisasi Program Kerja Butuh SDM yang Unggul

Artinya, tingkat capaian yang tinggi, menandakan bahwa pembangunan Kabupaten Kudus berjalan lancar sesuai harapan. 

Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Baik pembangunan di bidang infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan beberapa sektor lainnya. 

"Capaian realisasi anggaran terus kami kejar, pantau agar serapan angaran bisa banyak, bisa maksimal. Kepala daerah dan OPD harus terus diingatkan agar segera melaksanakan program kerja yang telah direncanakan," terangnya, Senin (12/8/2024).

H Masan tidak ingin program kerja daerah menumpuk di penghujung tahun anggaran.

Dikhawatirkan, pelaksanaannya tergesa-gesa dampak waktu yang mepet. Sehingga hasilnya tidak bisa maksimal sesuai dengan perencanaan, utamanya dalam hal pekerjaan fisik seperti perbaikan jalan hingga pembangunan gedung pelayanan masyarakat.

Pihaknya mendorong semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus agar segera menjalankan program-program kerja yang belum berjalan. Agar serapan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 tercapai dengan baik di sisa waktu yang ada.

Diketahui bahwa realisasi APBD Kudus Tahun Anggaran 2024 periode Januari-Juli baru tercapai 51,15 persen atau Rp 1,19 triliun dari total APBD.

Baca juga: Soal Rekom PDIP yang Belum Turun untuk Pilkada Kudus, Masan: DPC Tegak Lurus Perintah Partai

Meski tingkat keterserapan APBD pada satu semester tahun ini lebih tinggi dibandingkan semester yang sama pada 2023 lalu, namun serapan anggaran yang ada sebenarnya bisa tercapai lebih banyak dari yang susah direncanakan.

Pemerintah Kabupaten Kudus menerjunkan Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA), bertugas melakukan evaluasi OPD yang kinerjanya tidak maksimal.

Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal sekali dalam sebulan yaitu mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan realisasi anggaran kegiatan, supaya tidak menumpuk di akhir tahun. (Sam)