TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Kemarau berdampak terhadap beberapa desa di Blora mengalami kekeringan dan krisis air.

BPBD Blora mencatat pada 2023 ada 185 desa yang terdampak kekeringan.

Lalu di 2024, desa atau kelurahan yang terdampak kekeringan bertambah, total ada 196 desa atau kelurahan yang kekeringan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menyebut kekeringan merupakan problem tahunan yang terjadi di Blora.

"Memang Blora ini dilematis ya, tiap tahun itu permasalahannya kan kekeringan, makanya berbanding lurus dengan rencana dana desa yang naik,"

"Makanya saya mohon, nanti Dinas PMD itu bisa apa nggak, program-program tentang kekeringan desa itu bisa diakomodasi, melalui dana desa," katanya, kepada Tribunjateng, Selasa (13/8/2024).

Supardi mencontohkan agar di setiap desa yang selalu terdampak kekeringan bisa mengadakan pos-pos penampungan air.

"Contoh, di tiap-tiap desa yang itu ring 1 kekeringan, itu nanti ada pos-pos penampungan air, yang nanti bisa diisi air dari BPBD atau pun nanti biar tidak lamban, itu nanti bisa tiap-tiap dapil atau tiap kecamatan itu ada kendaraan truk untuk mobilisasi distribusi air bersih,"

"Sehingga nanti bisa di drop di tiap-tiap penampungan yang disediakan desa. Apalagi desa-desa yang ring 1 kekeringan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu, tidak sulit. Sebab jika hanya mengandalkan BPBD Blora antre nya lama.

"Nanti kami dari komisi A ikut memikirkan ini baiknya bagaimana, kaitannya dengan problematika kekeringan yang turun temurun di Blora ini,"

"Semoga bisa sedikit mengurai, memberikan masukan. Semoga dengan meningkatnya dana desa, ini menyentuh program-program kekeringan di Kabupaten Blora," paparnya.(Iqs)