TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, Hadi menyebut, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan secara detail mengenai dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Tak hanya Dirjen Pajak, dia menyebut juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP tersebut.

"Minggu ini, saya akan panggil Dirjen Pajak. Kemudian, dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Menurut Hadi, mereka bersama-sama akan mendalami faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga mengalami kebocoran.

Selain itu, menurut Hadi, tim internal dari Kemenkeu sebelumnya juga sudah menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut bersama BSSN.

“Tim pengamanan Kemenkeu ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Kami dari Kemenko Polhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini,” katanya.

Kabar kebocoran data NPWP dan NIK diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024). Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Tidak Hadir

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tidak menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, Kemenko Polhukam, dan BSSN terkait persoalan kebocoran data.

Wamenkominfo Nezar Patria menyebut Budi Arie sedang menghadiri event internasional yang tidak bisa diwakili.

"Beliau ada dua event internasional yang enggak bisa diwakili di Denpasar," ujar Nezar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

DJP Membantah

DJP membantah dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.