Ungkapan Tiwi ini menjadi viral dan menuai berbagai reaksi serta komentar. 

Banyak yang mempertanyakan bagaimana bantuan sosial dapat tetap tepat sasaran apabila diwarnai oleh keputusan politik.

Dalam kesempatan tersebut Tiwi mengatakan memang tanda tangan kepala daerah itu sakti. 

"Tanda tangane kepala daerah, tanda tangane bupati itu sakti ya bapak ibu jadi sampaikan itu pada masyarakat," tambahnya. 

Sementara itu Cabup Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat ditemui Tribunbanyumas.com di Rumah Pemenangan Tiwi - Hendra mengatakan bahwa video itu memang memunculan persepsi di masyarakat dan ada miss komunikasi. 

Pihaknya membenarkan bahwa saat itu memang acara internal relawan dan pada saat itu ada relawan yang bertanya.

"Ada yang bertanya Bu Tiwi kalau ada penerima PKH yang mampu bagaimana? Maka secara spontan saya jawab coret. 

Saya sebetulnya tidak menanggapi masalah dukungannya akan kemana tetapi saya menanggapi PKH mampu ya pasti dicoret, karena kita sepakat, siapapun yang dapat PKH yang diprioritaskan tidak mampu," ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (18/10/2024). 

Pihaknya selama ini di jajaran Pemkab Purbalingga tetap senantiasa memberikan bantuan secara tepat sasaran sehingga kalau ada penerimaan manfaat yang ternyata mampu pasti akan dicoret. 

"Ini jutru sebagai bahan evaluasi terdapat bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran.

Saya mengajak agar mengawal ini bersama-sama, kalau ada yang dirasa mampu ya dilaporkan. 

Karena bantuan ini bermula dari pengusulan di bawah, memang ada yang dirasa tidak tepat ini jadi bahan evaluasi jajaran pemerintah di Kabupaten atau bawah agar bantuan dapat menyasar secara tepat," ungkapnya. 

Tiwi mengklarifikasi bahwa dalam video itu disajikan tidak lengkap dan hanya potongan saja dan mengandung miss persepsi di masyarajat sehingga perlu diluruskan.

"Kontesnya adalah menanggapi penerimaan bantuan yang mampu. 

Saya tegas bilang mencoret memang saya bilang mencoret bagi penerima yang mampu," imbuhnya. (jti)