TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, menjadwalkan debat publik atau debat terbuka pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebanyak dua kali, yaitu pada 24 Oktober dan 14 November 2024. 

Informasi tersebut mengemuka saat berlangsung Forum Group Discussion (FGD), di Grand Dian Hotel Slawi, Kabupaten Tegal belum lama ini. 

Forum Group Discussion (FGD) diselenggarakan dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Terbuka KPU Kabupaten Tegal. 

Ketua KPU Kabupaten Tegal Himawan Tri Pratiwi memimpin FGD, didampingi Divisi Sosdiklih Partisipasi Masyarakat dan SDM Dian Anika Sari, Divisi Hukum dan Pengawasan Ika Andreastuti. 

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari tokoh masyarakat, akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tegal, TNI-Polri, dan media.
 
Himawan Tri Pratiwi menuturkan, tujuan pelaksanaan FGD adalah untuk menerima masukan terkait isu-isu strategis yang nantinya digunakan sebagai bahan materi untuk membuat pertanyaan pada saat debat publik.

"Kami (KPU Kabupaten Tegal) juga akan mengagendakan rapat koordinasi terkait teknis pelaksanaan Debat Terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama, dengan Liaison Officer (LO), Tim Kampanye Paslon, Bawaslu, dan TNI-Polri," jelas Himawan Tri Pratiwi, pada Tribunjateng.com. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal yang juga Ketua Desk Pilkada 2024 Amir Makhmud, berharap dalam debat publik nanti yang muncul adalah program-program dari masing-masing calon. 

Lewat FGD bisa memberikan kisi-kisi yang pas, sehingga panelis nanti memberikan gambaran yang tepat karena waktu debat pendek.

"Harapannya nanti saat debat publik, bukan memunculkan kalah atau menang debat dan sebagainya, karena ini panggung calon pemimpin Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Terpenting masyarakat bisa menangkap pesan dari para calon. Pesan yang memuat program-program yang akan dilakukan untuk Kabupaten Tegal," ungkap Amir Makhmud. 

Masih pada kesempatan itu, Amir Makhmud juga mengingatkan debat publik paslon jangan sampai dibiaskan dengan hal yang tidak substantif. 

Dengan demikian masyarakat bisa menilai sesuai dengan hati nuraninya.

"Terkait isu strategis, Pemkab Tegal telah menyusun program teknokratik (pengelolaan organisasi) yang sudah diselaraskan dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat," pungkasnya. (dta)