TRIBUNJATENG.COM, MAGELANG - Sekolah di Kabupaten dan Kota Magelang mulai bersiap- siap menyambut mata pelajaran coding seperti yang diwacanakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut mereka, pihak sekolah siap untuk menerima mandat dalam pemberian materi coding kepada para peserta didiknya.

Namun beberapa catatan harus bisa dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah.

Satu di antaranya adalah sarana prasarana yang memadai untuk pembelajaran coding di tiap sekolah, baik itu di tingkat SD maupun SMP.

Baca juga: Ajarkan Coding pada Anak-Anak, Apa Manfaatnya?

Baca juga: Serunya Anak-anak Panti Asuhan Bunda Serayu Banyumas Belajar Coding Secara Sederhana

Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang, Imam Baihaqi memberikan tanggapan terkait wacana pengajaran mata pelajaran coding di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Menurutnya, wacana yang dilontarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi masalah, asalkan sarana, prasarana, dan kompetensi guru memadai.

“Untuk SD, sudah semua ada laboratorium komputer."

"Tapi jumlahnya perlu ditambah."

"Selama ini, komputer di SD digunakan untuk ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer), semacam pengganti UN,” ujar Imam Baihaqi seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (14/11/2024).

Imam Baihaqi menjelaskan bahwa saat ini pelajaran teknologi di tingkat SD hanya dikenalkan secara dasar.

Ia menambahkan bahwa mata pelajaran Teknologi dan Informasi Teknologi (TIK) tidak ada dalam kurikulum pendidikan saat ini.

Sementara itu, kurikulum SMP sudah memuat TIK.

Namun, Imam Baihaqi tidak dapat memastikan apakah seluruh SMP negeri di wilayahnya yang berjumlah 13 sekolah, sudah mengajarkan coding.

Baca juga: SMP 1 Muhammadiyah Kudus Gelar Kompetisi Esport ML dan Coding

Baca juga: Bersinergi Hadapi Globalisasi, SD dan SMK di Kudus Kembangkan Pendidikan Coding

Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti mengungkapkan bahwa pihaknya telah memfasilitasi guru-guru SD negeri untuk mengikuti pelatihan coding tahun lalu. 

Dari total 59 SD negeri, setiap sekolah diminta mengirimkan satu guru.