Ia mengaku, harusnya pemerintah langsung mengumpulkan petani di setiap daerah jika ada wacanana pengembangan pertanian.

Hal tersebut untuk mendengar langsung apakah program yang dijalankan benar-benar berjalan.

Ia memberikan contoh, pupuk subsidi yang diklaim pemerintah selalu ada kondisinya 360 persen terbalik.

Progam agar petani sejahtera juga selalu didengungkan, namun hal tersebut tidak terbukti.

"Penting ya tetap seperti sekarang, boro-boro kaya bisa mencukupi kebutuhan rumah dan sekolah anak sudah bersyukur. Harga jual padi saja dari petani rendah, belum lagi saat pupuk langka dan cuaca kurang bagus atau kesulitan air. Petani hidup sudah dari dulu sudah biasa," tegasnya.

Terpisah, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana tak menampik kendala yang dialami oleh para pentani.

Bahkan ia juga mengatakan pertanian di Jateng dihadapkan dengan sejumlah permasalahan, misalnya jaringan irigasi.

Nana mengatakan jaringan irigasi dengan kondisi baik di Jateng hanya 33,7 persen.

Ia juga menerangkan total luas areal irigasi persawahan di Jateng 953,8 ribu hektar.

Jumlah tersebut dibagi menjadi tiga kewenangan yaitu Pemerintah Pemerintah Pusat dengan 37 titik dengan luas 347,6 ribu hektar.

Sementara kewenangan Pemprov Jateng 108 titik dengan total luasan 86,6 ribu hektar.

"Irigasi persawahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota 11.401 titik dengan total luas 519,2 ribu hektar," terang Nana.

Dari hal tersebut ia berujar sebagai besar irigasi yang ada mengalami kerusakan dan perlu perbaikan pada bangunan penunjang utama.

Untuk itu Pemprov Jateng mengusulkan beberapa langkah ke pemerintah pusat guna mewujudkan program lumbung pangan nasional.

"Kami mengusulkan adanya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan untuk seluruh jaringan irigasi yang ada di Jateng," terangnya.