TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi para pekerja Indonesia di tengah tantangan perekonomian global.
Salah satunya adalah dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yang di antaranya berpotensi terhadap pemutusan hubungan kerja.
Dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, belum lama ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional dan menjaga optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil peran dalam membantu negara menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi para pekerja yang terdampak langsung.
"Kondisi ekonomi global memang menantang, namun Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya yang melimpah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis bahwa kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk kemajuan bersama," katanya dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Melalui program seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dijelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi para pekerja.
Selain memberikan tabungan hari tua dan uang tunai saat terkena PHK, program tersebut juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu pekerja kembali produktif.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, juga turut menegaskan komitmen di wilayahnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini.
“Kami di wilayah Jawa Tengah dan DIY terus memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, baik pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, maupun serikat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja menjadi prioritas utama kami, terutama dalam memastikan manfaat program JKP dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja yang terdampak PHK,” jelas Hesnypita.
Ia juga menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi terus dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, optimisme terhadap perekonomian Indonesia turut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menyatakan bahwa sejumlah indikator menunjukkan perekonomian nasional masih solid, salah satunya adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di angka 126,4 pada Februari 2025, meskipun sedikit menurun dari 127,2 pada Januari 2025. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi.
Di kesempatan yang lain, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Mohamad Irfan menambahkan, mendukung penuh upaya kantor pusat dalam rangka membantu negara menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi para pekerja yang terdampak kondisi ekonomi global.
“Kami meyakini bahwa melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan memberikan perlindungan bagi para pekerja yang terdampak PHK serta membantu para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan lainnya, dan kita tidak hanya melindungi para pekerja, tetapi juga turut berperan memperkuat pertumbuhan ekonomi," jelas Irfan. (*)