TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - DPRD Kota Pekalongan menunjukkan komitmen dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak.

Dalam rapat gabungan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Ketua DPRD M Azmi Basyir memimpin langsung pembahasan lintas komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas terkait.

"Kami serius menangani masalah ini."

"Rapat gabungan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan rekomendasi DPRD kepada pemerintah kota," kata M Azmi Basyir, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Pekalongan Angkat Isu Sampah Jadi Sorotan Nasional di Muskomwil III APEKSI

Baca juga: DPRD Pekalongan Serap Aspirasi Warga Lewat Laporan Reses Tahap I Tahun 2025

Dalam hal ini, menghasilkan berbagai rekomendasi penting terkait penanganan sampah. 

Salah satu sorotan utama adalah minimnya anggaran pengelolaan sampah di tingkat kelurahan yang saat ini hanya sekira Rp10 juta.

Dana tersebut dianggap tidak mencukupi untuk biaya operasional, sosialisasi, dan pengadaan alat kebersihan.

"Para anggota dewan dan Lurah mengeluhkan anggaran itu terlalu kecil."

"Kami mendorong agar ada refocusing anggaran untuk memperkuat penanganan sampah di akar rumput," imbuhnya.

Azmi menilai, edukasi masyarakat harus dimulai dari tingkat RT-RW dengan dukungan penuh dari Lurah.

Dengan dana tambahan, program edukasi bisa dilakukan secara lebih efektif, termasuk kampanye door to door.

"Hasil rapat gabungan ini akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD."

"Salah satu pertanyaan yang akan dibahas yaitu apakah anggaran saat ini memadai untuk menangani volume sampah harian Kota Pekalongan yang mencapai 150 ton," imbuhnya.

Pemkot Pekalongan juga menargetkan pembangunan enam Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) baru.

Masing-masing unit diproyeksikan mengolah 15 ton sampah per hari.