DPRD Pekalongan Serap Aspirasi Warga Lewat Laporan Reses Tahap I Tahun 2025

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - DPRD Kabupaten Pekalongan menggelar rapat paripurna intern dalam rangka, penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap I tahun anggaran 2025, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ahmad Ridhowi, dan diikuti oleh seluruh anggota dewan dari berbagai fraksi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Ridhowi berharap, hasil reses yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan program kerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2025.

"Kami berharap, seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke depan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Ridhowi, Selasa (22/4/2025).

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan selama masa reses. Aspirasi tersebut meliputi berbagai bidang seperti pemerintahan, perekonomian, keuangan, fisik dan prasarana.

Berikut ringkasan laporan dari masing-masing fraksi:

Fraksi PKB, melalui Affandi, menyampaikan aspirasi terkait bantuan bagi korban bencana (rob dan longsor), dukungan untuk petani dan nelayan, pelatihan UMKM, serta perbaikan infrastruktur jalan.

Fraksi Golkar, disampaikan oleh Rokhyasin, menyoroti isu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.

Fraksi PAN, yang diwakili Ahmad Muzaki, menerima usulan masyarakat terkait pembangunan ruang kelas, jalan usaha tani, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur jalan.

Fraksi PDI-P, melalui Rosi Ardiyanti menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan APBD. Masyarakat menilai, belum optimalnya realisasi anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan UMKM.

Fraksi Gerindra, disampaikan oleh Juharno membawa aspirasi soal inovasi pelayanan publik, pelatihan usaha online, pembangunan talud, pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta evaluasi penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Fraksi PPP, lewat Moh Wyldanyl Firdaus, menyampaikan dominasi aspirasi bidang infrastruktur, seperti peninggian jalan, drainase, jalan usaha tani, pengelolaan sampah, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (Dro)