TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana pemekaran wilayah Jateng menjadi empat provinsi baru kembali ramai diperbincangkan.

Termasuk di antaranya pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Namun, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi soal gagasan tersebut. 

Ia menyampaikan, urusan pemekaran wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi.

"Belum ada rencana atau pembahasan resmi di provinsi. Kalau soal pemekaran itu ranahnya pemerintah pusat," tegas Luthfi di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Senin (28/4/2025).

Luthfi juga memastikan bahwa di lingkungan Peprov Jateng  sendiri, belum pernah ada pembicaraan formal terkait rencana pembentukan provinsi baru, meski wacana tersebut kerap berhembus di masyarakat.

Adapun dalam berbagai kabar yang beredar, wacana pemekaran membayangkan pembentukan empat provinsi baru, yakni DIS, Provinsi Muria Raya, dan Provinsi Banyumas.

Dalam usulan tersebut, Provinsi Jateng induk akan meliputi Semarang, Magelang, Pekalongan, Demak, Kendal, dan sekitarnya.  

DIS akan mencakup Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. 
Provinsi Muria Raya disebut-sebut akan menaungi Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Rembang, hingga Blora.  

Sementara Provinsi Banyumas meliputi Banyumas, Cilacap, Tegal, Purwokerto, hingga Kebumen.

Wacana ini memicu berbagai respons. Ada yang menilai pemekaran bisa mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. 

Tapi tak sedikit pula yang khawatir soal munculnya ego kedaerahan hingga bertambahnya beban anggaran.

Menanggapi itu, Gubernur Luthfi menyatakan bahwa jika nanti ada kajian resmi dari pemerintah pusat, pihaknya siap memberikan masukan.

"Tunggu saja kajian dari pusat. Kalau memang ada, pasti kami dukung dengan memberikan masukan yang terbaik," imbuh Gubernur Luthfi.