TRIBUNJATENG.COM - Panasonic Holdings Corporation mengumumkan rencana PHK massal.

Apakah Indonesia akan terdampak?

Saat ini terdapat 7.000 hingga 8.000 pekerja Panasonic di Indonesia yang tersebar di tujuh pabrik, yaitu dua di DKI Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam.

Pengumuman Panasonic tentu membuat resah.

Baca juga: Misteri Keberadaan Nur Fitriani Anggota DPRD Kota Tegal Perekrut Haji Ilegal, Belum Disanksi DPP PAN

Diketahui, untuk mengurangi tenaga kerja globalnya sebanyak lebih kurang 10.000 karyawan, yang mewakili sekitar 4 persen dari total stafnya. 

Pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dibagi secara merata antara operasi domestik dan internasional, merupakan bagian dari inisiatif restrukturisasi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas.

Perusahaan melaporkan penurunan laba bersih sebesar 17,5 persen untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2025, yaitu sebesar 366 miliar yen (Rp 41 triliun), turun dari 443 miliar yen pada tahun sebelumnya.

Total penjualan juga mengalami sedikit penurunan menjadi 8,46 triliun yen (Rp 963 miliar).

Panasonic mengaitkan penurunan ini dengan perlambatan ekonomi global dan berkurangnya permintaan untuk kendaraan listrik, meskipun penjualan domestik untuk AC dan barang elektronik tetap kuat.

Restrukturisasi ini akan melibatkan pensiun dini dan konsolidasi atau penutupan berbagai unit bisnis, terutama yang menargetkan fungsi penjualan dan administrasi.

Panasonic mengantisipasi biaya restrukturisasi atau pesangon sekitar 130 miliar yen (Rp 14 triliun) selama tahun fiskal ini.

Terlepas dari tantangan saat ini, Panasonic tetap optimistis dengan masa depannya, memproyeksikan peningkatan laba hingga 300 miliar yen (Rp 34 triliun) pada tahun fiskal 2029 melalui reformasi manajemen yang signifikan dan perampingan operasional.

Perusahaan juga berencana untuk terus berinvestasi dalam produksi baterai kendaraan listrik dan memperluas kemitraan pasokan dengan produsen mobil Jepang seperti Mazda dan Subaru.

CEO Yuki Kusumi menyatakan penyesalannya atas pemutusan hubungan kerja ini, tetapi menekankan bahwa hal ini diperlukan untuk perbaikan jangka panjang perusahaan.

Dia juga mengumumkan rencana untuk mengembalikan sekitar 40 persen dari kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.