Masih banyak lulusan sarjana bidang informatika yang belum menyadari pentingnya sertifikasi insinyur profesional.

Padahal, ini bukan sekadar pengakuan legal, melainkan mekanisme untuk menjamin bahwa seorang insinyur bekerja sesuai standar kompetensi dan etika profesi. Tanpa ini, kita membuka celah bagi praktik teknologi yang liar, tanpa akuntabilitas.

Negara-negara maju telah lama menetapkan standar profesionalisme yang tinggi bagi para insinyurnya. Di Kanada dan Amerika Serikat, contohnya, seseorang tidak bisa langsung disebut sebagai insinyur profesional hanya karena memiliki gelar akademik.

Mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan serangkaian uji kompetensi, memiliki pengalaman kerja yang cukup, dan lulus evaluasi etik untuk bisa menyandang gelar Professional Engineer (P.Eng).

Gelar ini tentu bukan sekadar simbol, melainkan tanda pengakuan resmi bahwa individu tersebut dianggap layak mengambil keputusan teknis yang berdampak luas pada masyarakat.

Lebih dari itu, insinyur pemegang gelar P.Eng terikat pada kode etik profesi yang ketat. Jika mereka melanggar prinsip-prinsip etika, seperti membuat keputusan yang membahayakan keselamatan publik, memalsukan data teknis, atau bekerja di luar batas kompetensinya, maka lisensi profesi mereka bisa dicabut.

Hal ini menunjukkan bahwa profesi insinyur tidak hanya dinilai dari keahlian teknis, tetapi juga dari tanggung jawab moral dan integritas pribadi.

Di Indonesia sendiri sebenarnya mulai bergerak ke arah penegakan standar profesional keinsinyuran yang lebih ketat, seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju.

Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah belum terbentuknya kesadaran kolektif di antara semua pihak yang terlibat—baik pemerintah, lembaga pendidikan, industri, maupun organisasi profesi.

Untuk benar-benar menciptakan ekosistem insinyur yang profesional dan bertanggung jawab, diperlukan komitmen kolektif.

Dunia pendidikan, misalnya, perlu menanamkan pentingnya etika dan sertifikasi profesi sejak bangku kuliah. Di industri juga harus memberi prioritas pada rekrutmen insinyur yang tersertifikasi dan mendorong pengembangan profesional berkelanjutan.

Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya menegakkan etika dan standar keinsinyuran hanya akan menjadi regulasi di atas kertas, bukan budaya kerja yang hidup.

Membangun Generasi Insinyur yang Bertanggung Jawab

Kampus, khususnya yang menyelenggarakan program bidang informatika harus mulai menanamkan pemahaman bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memecahkan masalah kemanusiaan.

Mahasiswa bidang informatika perlu diajak berdiskusi tentang etika digital, keamanan siber, dan kebijakan data.