Agus menyebut pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini masih bersifat edukatif dan persuasif.

"Kami belum melakukan penindakan langsung karena masih tahap sosialisasi.

Kita ingin kebijakan ini dipahami dulu secara menyeluruh, terutama oleh para pengusaha dan sopir.

Ini sistem besar, bukan sekadar penegakan aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Wonosobo, Eko Prasetyo siap menyusun dan menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melihat secara utuh persoalan ODOL dari sisi kondisi jalan dan perekonomian daerah.

Menurutnya aturan tentang kendaraan over dimensi dan muatan memang penting untuk menjaga infrastruktur jalan.

Namun harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan pengemudi dan kelayakan jalan di daerah-daerah terpencil.

"Harapan saya pemerintah pusat bisa menyadari betul kondisi daerah.

Aturan memang penting, tapi kualitas jalan dan ekonomi sopir juga harus diperhatikan.

Aspirasi ini akan kami kaji dan teruskan ke kementerian,” tegasnya.

DPRD Wonosobo pun berjanji akan mengawal aspirasi tersebut agar tidak berhenti di tingkat lokal. (ima)

Baca juga: Protes Kebijakan Zero ODOL, Ratusan Sopir Truk Blokade Jalan Lingkar Selatan Pati