TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah disetujui pada rapat paripurna di gedung DPRD, Semarang (5/8/2025) sore.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengatakan, struktur APBD perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 meliputi pendapatan sebesar Rp 24,57 triliun dan  belanja Rp 25,15 triliun.

Defisit sebesar Rp 577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.

Menurutnya, anggaran tersebut difokuskan untuk infrastruktur, mengentaskan kemiskinan dan kesehatan.

"RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan," tuturnya.

Ia mengatakan APBD Perubahan yang diajukan Pemerintah Provinsi terdapat tambahan dan  pergeseran. APBD perubahan difokuskan untuk infrastruktur.

"Intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan," ujarnya.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan anggaran perubahan yang telah disetujui dikirimkan ke Mendagri agar segera dicairkan. Anggaran tersebut difokuskan untuk layanan dasar dan peningkatan infrastruktur.

"Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan terkait infrastruktur, kemudian stabilitas investasi dan terakhir menciptakan masyarakat di Jawa Tengah lebih sejahtera," ujarnya.

Menurut  Luthfi tanggapan akhir  menyampaikan terima kasih, karena rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah disetujui dan ditandatangani.

APBD perubahan itu mendukung program-program pemerintah, dalam hal ini yang telah disetujui oleh anggota dewan. 

"Secara tidak langsung ini akan mendorong visi kami dalam rangka mendorong Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.

Dari visi inilah nanti akan dijabarkan pada rencana kegiatan yang sudah dilakukan," tuturnya.

Luthfi menegaskan bahwa layanan dasar,  sangat penting sekali karena outputnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebab masih masyarakat yang harus dientaskan kemiskinan.

"Di antaranya miskin ekstrem mulai P1, P2, dan P3 menjadi kerja-kerja kolaboratif dari pihak provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk collaborative government dengan seluruh stakeholder yang ada, CSR, wirausaha, maupun kementerian terkait dan lain sebagainya," tuturnya.

Menurutnya angka kemiskinan Jawa Tengah pada triwulan II 2025 telah turun. Sebelumnya angka kemiskinan 9,58 persen persen, turun sekitar 0,10 % menjadi 9,48 % . Apabila itu dilakukan lebih terstruktur lagi maka penurunan akan lebih signifikan.

"Kita ada team work (kerja tim) untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita. Jika di satu rumah itu ada RTLH, maka di dalamnya pasti ada bantuan sosial, ada terkait anak busung lapar atau putus sekolah, kesehatan kurang, dan layanan lain. Ini yang harus dikeroyok bersama," ujarnya.

Mengenai infrastruktur, Ahmad Luthfi  menganggap penting sebagai landasan pembangunan ke depan. Infrastruktur ini lebih fokus terkait dengan swasembada pangan. 

"Eksplorasi infrastruktur swasembada pangan perlu dilakukan sehingga Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dapat dicapai apabila infrastruktur terpenuhi," tuturnya.(rtp)

Baca juga: 10 Fakta Game Roblox yang Dilarang Menteri Abdul Muti: Dari Konten Dewasa hingga Kekerasan

Baca juga: Bayi 3 Bulan Tewas Tertabrak Avanza di Mamuju, Polisi Buru Sopir

Baca juga: Mutasi Polri: 7 Kapolda Baru, Dari Irjen Asep Edi Suheri Hingga Brigjen Hengki